Akhirnya saya menunaikan shalat Jum'at di masjid ini. Sebelumnya, saya hanya melewati jika pergi ke pasar Malam depan pasar rakyat Tun Sardun atau ke Maybank. Memang, sebelumnya kami sempat mampir, namun hanya dua kali, untuk membayar zakat pada malam idul fitri. Kebetulan, panitia zakat fitrah yang berada di bawah Majelis Agama Islam Pulau Pinang mengambil tempat di situ. Tak ada bedanya dengan masjid yang lain, suasana tampak hikmat. Namun berbeda dengan di kampung saya, di sini sang khotib tidak memegang tongkat pada masa berkhotbah. Jamaah yang datang pun berjubel. Malah, sebagian meluber ke halaman.
| |  |  |  |
| Thursday, 26 November 2009 12:30 |
| Oleh: Ahmad Sahidah Idul Adha merupakan hari besar yang penting dalam kalender Islam selain Idul Fitri.Kata lain untuk menyebut nya adalah Hari Raya Kurban, yang lebih mudah untuk menggambarkan bahwa hari tersebut ditandai dengan penyembelihan binatang ternak (bahimah al-an’am) yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Selain itu, sebuah gambaran yang tertanam selama puluhan tahun adalah kaum berpunya menyumbangkan seekor sapi atau lebih untuk masjid ini dan surau itu.Dari kepala negara hingga orang biasa berbondong-bondong membawa hewan korban untuk dipamerkan, yang disampaikan secara simbolik dengan menyerahkan seutas tali sapi pada pengurus tempat ibadah. Dengan senang hati, media merekam peristiwa tersebut sehingga masyarakat bisa menyaksikan pagelaran kedermawanan. Secara arkeologis, persembahan binatang untuk sebuah upacara keagamaan telah lama dipraktikkan manusia. Demikian pula pengalaman Nabi Ibrahim mengandaikan itu, meskipun secara semantik kurban itu hanya simbo untuk menunjukkan sebuah ketaatan total. Sekarang,upacara yang sama tetap berjalan berupa penyembelihan ternak yang selalu tampak meriah disambut warga setempat. Pembagian daging membuat penerima berseri, apatah lagi bagi mereka yang jarang mengonsumsi daging dalam menu sehari-hari. Ritual hari raya tersebut secara sempurna menggabungkan relasi vertikal, salat dan pembacaan takbir sebagai pengagungan Allah,dan horizontal, pembagian daging korban sebagai kepedulian terhadap sesama. Di sini,kesalehan ritual dan sosial seperti dua sisi mata uang. Keduanya tak perlu dilebihkan di atas yang lain hanya karena tak jarang yang pertama kadang lebih mudah dilihat sebagai ibadah yang paling utama, sementara yang terakhir tidak. Sebaliknya, seseorang tak perlu terjebak dengan wacana agama etik yang kadang menihilkan praktik formal keagamaan.Sebab, perlu diakui bahwa kesadaran substantif itu hanya digenggam segelintir orang. Bagaimanapun formalitas itu telah menggerakkan tindakan filantropi dan secara langsung manfaatnya dirasakan oleh khalayak. Meraup Semangat Berkorban Salah satu keutamaan dari kurban, yang harus diperhatikan adalah hewan itu cukup umur,gemuk, dan tidak cacat.Pesan ini secara tersirat mengandaikan pemeliharaan yang memadai terhadap binatang ternak secara profesional.Tentu,ia terkait dengan banyak hal, seperti dukungan dinas pertanian dan peternakan, serta ahli manajemen. Pendek kata,ia bukan hanya urusan akhirat, yang secara formal diidentikkan dengan tugas pengawal agama, tetapi juga duniawi,yang biasanya dilekatkan pada orang awam. Dengan kata lain, tanggung jawab agama terhadap kemanusiaan harus dipikul bersama sehingga tak ada sekelompok orang yang dengan congkak memonopoli tugas kebajikan atas nama Tuhan berkeliaran di jalanan. Tiga hari sesudah Hari Raya Kurban diharamkan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa agama peduli dengan kebutuhan manusia yang mengandaikan keperluan fisik dan rohani.Asketisme dalam agama bukan menampik kebutuhan tubuh dan abai terhadap kehendak sosial di mana masyarakat berkumpul menikmati hidangan sambil bercengkerama. Justru,dengan keseimbangan ini diharapkan kebersamaan akan terus lestari karena keperluan ragawi mendorong manusia untuk bekerja dan merawat hubungan keakraban dengan orang lain. Sekaligus, keseimbangan ini membelajarkan manusia untuk tidak melulu melihat kebaikan itu bersifat rohani, melainkan juga hal-ihwal badani. Selain itu, Idul Adha juga merupakan puncak dari ibadah haji. Jika sebelumnya kaum muslim melaksanakan banyak ibadah untuk mendekatkan dengan Tuhan,maka akhirnya mereka harus kembali pulang, mengurusi masalah kemanusiaan. Peristiwa Isra Mikraj juga mengajarkan hal yang sama, di mana Muhammad tidak kemudian tetap berada di langit,namun turun ke bumi untuk menuntaskan risalahnya. Kebajikan seperti ini ditunjukkan seorang tokoh sufi besar, Ibn Arabi, yang tak hanya berasyik-masyuk dengan Tuhan, tetapi juga peduli dengan fakir miskin dengan menghibahkan rumahnya untuk mereka. Modal Sosial Modal sosial merupakan jaringan sosial dan sikap manusia untuk bekerja sama,yang bisa muncul dalam pelbagai cara,seperti kewajiban (duty), penghormatan dan kesetiaan, solidaritas, kepercayaan dan pelayanan. Proses ritual korban mengandaikan semua unsur itu. Mungkin tak ada orang kaya yang tidak pernah alpa berkurban karena mata awas masyarakat sekelilingnya. Tak hanya itu,tata cara berkait perkongsian,7 orang untuk seekor lembu,tentu menyuburkan ikatan emosional karena kepedulian terhadap sesama telah menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian daging kurban tentu melukiskan pelayanan yang sempurna karena mereka yang terlibat tak berharap pamrih.Para bapak menyembelih dan menguliti hewan yang dikurbankan dan para ibu memotongnya untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dalam Alquran Surat Al-Haj ayat 28 diterakan bahwa daging kurban itu bisa dimakan oleh yang berkurban, dan terutama untuk dibagikan pada orang susah, fakir miskin. Hakikatnya, tujuan akhir dari ritual ini adalah kepedulian terhadap sesama. Dibandingkan ibadah yang lain, ritual kurban mempunyai signifikansi yang luas karena mempunyai cerita (untuk tidak menyebutnya mitos) yang bisa menggugah anak-anak hingga orang dewasa dan melibatkan banyak orang terlibat di dalamnya. Dari uraian di atas,mungkin pesan lain pelayanan itu tidak terhenti pada hari raya dan tasyrik,tetapi lebih jauh momen korban mendorong kesadaran ini sebagai produktivitas. Upaya beberapa lembaga amil zakat (LAZ)–seperti LAZ Yaumil, PTBadak LNG Bontang Kalimantan Timur–yang bergiat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peternakan. Dengan usaha ini diharapkan daerah Bontang akan berswasembada daging. Pembinaan yang dilakukan badan tersebut dengan tujuan akhir agar peserta bisa mandiri, dan tentu akan memberikan peluang yang lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Tentu,banyak lembaga lain yang menjalankan hal serupa namun demikian, pertanggungjawaban harus bisa diakses orang ramai, sebagaimana kita dengan mudah melihat perkembangan dan kemajuan mustahik (penerima “amanah” lembu untuk diternakkan) dan telah diaudit laporannya dalam website. Semakin banyak lembaga seperti ini tumbuh, semakin banyak ikhtiar untuk merawat modal sosial. Dampak dari penguatan ini, sebagaimana Francis Fukuyama (2000) tegaskan, akan mengikis kerenggangan ikatan masyarakat dan kebangkrutan sosial.Semoga! Penulis: Postdoctoral Research Fellow di Universitas Sains Malaysia Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kamis 26 November 2009 |
AHMAD SAHIDAH
Kutipan pengantar buku ini boleh dijadikan titik tolak membayangkan seluruh isi buku, yaitu dua pernyataan Amien Rais yang bertolak belakang. Pernyataan pertama menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah memisahkan politik dan tentara, sementara yang kedua malah menganggap kehadiran tentara sangat penting untuk menjaga integritas nasional.
Tentu pernyataan mantan Ketua MPR itu memiliki konteks berbeda, tetapi tak terelakkan, ambiguitas tokoh reformasi ini menghadapi peran militer di dalam ranah sipil acapkali juga dihadapi tokoh lain. Bagaimanapun, dalam masa transisi menuju konsolidasi demokrasi, peranan militer dan hubungannya dengan kekuatan sipil tetap diperhitungkan.
Buku Marcus Mietzner yang berjudul Military Politics, Islam, and the State in Indonesia ini merupakan kajian hubungan sipil-militer pasca-Soeharto yang menekankan pada sebab-sebab dan konsekuensi dari usaha yang sukar untuk mengontrol kekuatan tentara sebagai agenda utama dari reformasi. Tambahan pula, penulis juga memandang penting ”sumbangan” Islam politik sebagai salah satu ekspresi kalangan sipil dalam masa transisi. Kiprah yang sama juga bisa ditemukan pada kekuatan kelompok nasionalis sekuler dan non-Muslim yang berusaha menempatkan dirinya sebagai kekuatan sipil yang menjadi penyeimbang kecenderungan aliran politik teokrasi.
Kontrol demokrasi terhadap kekuatan militer adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan transisi dari kekuasaan tangan besi ke pemerintahan demokratis. Bagaimanapun peranan militer itu sendiri tetap penting untuk mengawal proses ini sembari kaum sipil mengurangi pengaruh militer terhadap pembentukan struktur politik pascaotoritarianisme. Tambahan lagi, kekuatan sipil segera menegakkan mekanisme konstitusional yang menempatkan institusi sipil terpilih bertugas dalam sebuah pemerintahan, termasuk sektor keamanan. Pelajaran dari negara-negara Eropa Timur menunjukkan keberhasilan kontrol terhadap militer oleh otoritas negara yang dipilih secara demokratis dan sah, lebih jauh dari itu adalah peran maksimal kekuatan sipil terhadap militer dan secara fundamental tentang legitimasi, kepemerintahan, dan pertanggungjawaban hubungan militer sipil.
Model Samuel P Huntington, bahwa pembentukan militer profesional merupakan prasyarat untuk menegakkan kontrol demokrasi (hlm 15), turut memengaruhi negara-negara donor terhadap bantuan militer untuk negara-negara yang berada dalam masa transisi. Sebagian besar dana itu diperuntukkan untuk pelatihan militer klasik, dengan harapan ia akan menanamkan tingkat kepentingan yang memadai dalam profesi militer dan pada masa yang sama mengurangi hasrat mereka untuk terlibat dalam politik. Namun, profesionalisme di sini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa militer memperoleh kemampuan yang bisa mendorong untuk terlibat dalam politik.
Seperti telah diketahui, di negara-negara berkembang militer turut terlibat dalam kegiatan politik, yang seharusnya merupakan area sipil. Keterlibatan ”pemilik” senjata ini kadang menggunakan jalur demokratik, seperti mengajukan jenderal sebagai kepala daerah, melobi politisi, membentuk opini publik dengan memanfaatkan media, atau terlibat di dalam organisasi masyarakat sipil atau tangki pemikiran (think tank). Namun, celakanya, mereka juga menggunakan pemaksaan dengan menekan lembaga-lembaga negara, memaksa untuk terlibat dalam keanggotaan legislatif dan eksekutif, dan malah mengambil alih pemerintahan. Tak hanya itu, mereka juga terlibat dalam area lain yang sangat strategis, ekonomi. Namun, pada era reformasi, dwifungsi mereka dipertanyakan dan bahkan digerogoti secara perlahan dengan tidak lagi mendapatkan kursi di parlemen dan bisnis yang dikelola juga dilucuti.
Namun, masalahnya, kalangan sipil gagal mengambil peluang dalam memuluskan masa transisi. Ketika mereka diberi kepercayaan dengan tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, justru tak lama kemudian pengongsian sipil ini pecah dan jauh dari itu kekuatan politik Islam tercerai-berai. Uniknya, salah satu pihak menggunakan hujah agama untuk mempertahankan pendiriannya, seperti pernyataan salah seorang ulama yang menegaskan bahwa darah ketua DPR dan ketua MPR waktu itu adalah halal sehingga sejalan dengan hukum Islam patut dibunuh. Tak hanya itu, beberapa kiai terkenal bertemu di Sukabumi pada April 2001 dan menetapkan bahwa penentang Gus Dur dianggap bughot, pemberontak terhadap pemerintah yang sah.
Greg Fealy menegaskan bahwa berkait dengan politik, setiap aliran mempunyai perbedaan yang utama mengenai ideologi, kebijakan, dan gaya kepemimpinan dan masing-masing menggunakan aspek pemikiran dan tradisi Islam yang berbeda untuk mengesahkan pendekatan khas mereka terhadap politik. Kebanyakan kontroversi berkait dengan struktur, identitas, dan sumber daya negara (hlm 73). Perselisihan kelompok modernis dan tradisionalis yang sebenarnya telah dimanfaatkan oleh tentara untuk menjadi penengah dan mengambil keuntungan dari situasi ini terulang pada masa pasca-Soeharto.
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewakili suara Muslim yang diberikan tempat khusus oleh penulis buku ini. NU dianggap pemain penting dalam menentukan nasib Soeharto pada waktu kritis ekonomi dan politik. Organisasi tradisionalis ini pada masa lalu juga membantu melestarikan dan melanggengkan rezim otoriter dan juga menunjukkan faktor penentu, pada tahun 1965, perubahan rezim ketika menarik dukungannya pada pemerintah yang berkuasa. Pada era Orde Baru, diwakili oleh Gus Dur, NU memilih bermesraan dengan Soeharto dengan tiga pertimbangan utama, yaitu strategi politik, ambisi pribadi, dan kepentingan sosial ekonomi kaum Nahdliyin. Namun, hubungan ormas berlambang bumi ini tidak selalu sejalan dengan jenderal bintang lima itu.
Hal yang sama juga berlaku dengan Muhammadiyah. Melalui sepak terjang Amien Rais, organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan ini mengalami fluktuasi hubungan dengan Soeharto (hlm 156) dan pada waktu yang sama dengan militer. Ketika Soeharto berada di ujung tanduk, orang kepercayaannya, Wiranto, berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Sementara itu, koleganya, Agum Gumelar, mencoba membangun komunikasi dengan tokoh reformasi tersebut untuk membuka dialog dengan para ”pembangkang”. Namun, upaya ini pun gagal, Sang Raja tumbang.
Kejatuhan Soeharto menyebabkan Indonesia terpuruk pada ketidakpastian yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, tantangan keamanan, fragmentasi sosial, dan pengalaman yang luas terhadap perubahan institusi baru. Tentu, partai politik ”Islam” menjadi pemain penting dalam masa transisi menuju konsolidasi. Pergeseran orientasi politik mereka yang tidak lagi terbelenggu dengan gagasan negara Islam telah mendorong langkah moderat. Apatah lagi, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 telah mengubur impian seperti ini. Koalisi dengan partai sekuler nasionalis telah mengantarkan banyak wakilnya menduduki kursi eksekutif sehingga rakyat tidak tersandera oleh kepentingan sempit perjuangan ideologi.
Benar kata Nasir Jamil, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, yang menegaskan bahwa ideologi partai adalah penting sejauh untuk kekompakan internal partai; tetapi ketika membangun koalisi, kebutuhan praktis masyarakat Indonesia mendapatkan keutamaan (hlm 344). Sikap yang sama sebelumnya juga telah dilakukan oleh Partai Islam se-Malaysia (PAS), yang tidak lagi memperjuangkan negara Islam dalam manifesto politik. Bersama partai sekuler lain, Partai Aksi Demokrasi dan Partai Keadilan Rakyat, malah mendukung program negara kesejahteraan atau dalam bahasa mereka, negara kebajikan. Tak hanya itu, partai berlambang bulan ini mendirikan sayap yang beranggotakan non-Muslim dan menggelorakan slogan ”PAS for All”.
Strategi di atas telah memungkinkan partai Islam untuk bekerja sama dengan nasionalis sekuler dan membuka ruang bagi kekuatan sipil untuk memerintah. Malah, menurut penulis, koalisi antarpartai Islam jarang berlaku, hanya 37 persen, itu pun tak semuanya memenangkan pemilihan kepala daerah. Pada waktu yang sama, kerja sama ini telah mempersempit peluang politisi militer untuk menduduki kepemimpinan publik.
Dari uraian tersebut, boleh dikatakan bahwa transisi ke konsolidasi demokrasi relatif berhasil dan jauh dari itu, ideologi politik tidak lagi menghalangi para pegiat partai untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Bukankah yang terakhir inilah yang menjadi tujuan demokrasi?
data buku
Bertemu dgn Mas Zainul Abas di Jember. Setelah sekian lama tak bersua, kami tetap menyatu di bawah guru Sunan Kalijaga.
