Menolak Hedonisme Wakil Rakyat

Oleh Ahmad Sahidah

Suara karya, Selasa, 27 Desember 2011

Judul di atas tampak merupakan susunan kata yang sulawan. Bagaimana mungkin seorang wakil yang diamanahkan tanggungjawab untuk memperjuangkan nasib rakyat malah berkhianat dengan hidup bermewah-mewah? Setidak-tidaknya, kalau pun janji kesejahteraan yang dibualkan ketika kampanye tidak menjadi kenyataan, mereka cukup menahan diri untuk tidak menghamburkan uang negara untuk memenuhi citarasa gaya hidup mewah di tengah kemiskinan yang tidak terperi.

Celakanya, prilaku memuakkan ini kadang diongkosi dari keculasan mereka menilep anggaran. Malah, segelintir anggota dewan itu tidak malu-malu menjadi calo penggelontoran dana pusat ke daerah untuk menangguk keuntungan materi. Lalu, mengapa tiba-tiba isu hedonisme menyeruak setelah Busyro Muqaddas menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki mengenai kecenderungan anggota DPR untuk hidup pragmatis dan hedonis? Karena, yang dikritik kebakaran jenggot dan media memaparkan tingkah mereka yang memang menyebalkan.

Menariknya, sosok mantan ketua Komite Pemberantasan Korupsi yang berbicara lembut ini lebih jauh mengungkap prilaku culas anggota parlemen dengan khazanah istilah lokal, seperti politik dasamuka, lembu peteng, bromocorah, paguyuban kumuh dan kaliyuga. Betapa sesungguhnya, negeri ini mempunyai khazanah yang kaya tentang bagaimana keculasan elite telah menutup jalan bagi kesejahteraan orang ramai.

Pragmatis dan Hedonis

"Pragmatis" acapkali dipahami sebagai sikap dan tindakan yang cenderung memudahkan segala sesuatu tanpa bersusah payah. Jika kata pragmatis merupakan turunan dari pemikiran falsafah pragmatisme lebih jauh sejatinya ia mengandaikan bangunan pemikiran yang tidak sesederhana di atas.

Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pragmatis adalah bersifat praktis dan berguna untuk umum, dengan sendirinya tidak serta merta ia bisa disandingkan dengan hedonis. Namun, kadang kita tidak bisa menghindari anggapan umum bahwa pragmatis itu adalah kata sifat yang dilekatkan untuk mereka yang menyukai jalan pintas. Sementara, jamak orang mengetahui bahwa hedonis adalah sikap etik yang menggelorakan kesenangan, sebagaimana jargon Aristippus, makan, minum dan bersenanglah-senanglah karena besok kita mati.

Sebenarnya, mudah dipahami prilaku hedonisme sebagai pemuasaan nafsu badaniah, sesuatu yang sebenarnya dikatakan Plato sebagai kesenangan yang berada di tingkat bawah, sementara yang tertinggi adalah dunia ide. Kesenangan itu bersifat sementara, dangkal dan rendah.

Sejatinya, akal sehat kita pun bisa mencerna bahwa prilaku hedonis itu tidak baik. Tanpa harus membaca Republic-nya Plato, bahwa pemuasan terhadap kehendak tubuh hanya akan mendatangkan penyakit. Demikian pula, adalah sesat pikir bahwa kekayaan itu acapkali ditunjukkan dengan barang mewah. Padahal, ketika kita memamerkan kekayaan berupa mobil mahal, sejatinya kita telah memberhalakan benda (besi dan mesin), yang sebenarnya ia bekerja untuk fungsi, bukan gengsi.

Apatah lagi, menurut Alfred Marshall dalam The Practices of Happiness Political Economy, Religion and Wellbeing, seraya mengutip Buddha bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah bukan berkelimpahan bunda, tetapi menekan laju hasrat (The real rich consist not in the abundance of goods, but a paucity of wants).

Wakil Culas

Seorang wakil rakyat yang mempunyai mobil Bentley dengan lugas mengatakan bahwa menjadi anggota DPR tidak harus tampak miskin. Malah yang lain menukas bahwa gaya hidup itu subjektif. Celakanya lagi, anggota DPR lain yang tak memiliki kendaraan mahal itu berujar bahwa tak semestinya mereka yang berpenampilan sederhana mempunyai kinerja yang baik. Sebagai pidato kebudayaan, ceramah ketua KPK itu sejatinya mengusung ide-ide tentang filsafat dan etika dalam konteks kebudayaan. Sayangnya, para anggota DPR itu gagal melihat hal ini adalah sebuah wacana yang perlu dilihat sebagai persoalan etika dan falsafah.

Sepatutnya anggota DPR itu memperdebatkan isu ini dalam ranah falsafah, di mana prilaku hedonisme menurut Epictetus adalah jalan yang paling mungkin untuk mendapatkan kesenangan, dan pada gilirannya kebahagiaan. Sementara, Epicurus, meksipun berkeyakinan bahwa kita tidak bisa menafikan kesenangan inderawi, namun pada masa yang sama ia tidak mendapatkan kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu, tokoh yang acapkali disalahpahami sebagai pembela hedonisme ini menegaskan bahwa pencarian kekayaan dan kekuasaan itu adalah sia-sia dan mungkin membawa pada ketidakenakan, alih-alih kebahagiaan. Sayangnya, anggota dewan yang terhormat itu malas membaca, sehingga tanggapan yang diberikan dangkal.

Lebih jauh, jika mengacu pada Plato bahwa philosopher-king adalah dikiaskan kepada nahkoda kapal, maka ia harus menimbang angin, bintang, cuaca agar sampai pada tujuan. Sebagai anggota DPR tentu saja di tangannya ada kekuasaan (rule) yang bisa mengantarkan negeri ini pada kemakmuran dan kesejahteraan. Alih-alih mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik, di mana banyak pengesahan undang-undang (UU) terbengkalai, mereka tidak mempunyai ciri-ciri sebagai philosopher king, pencinta kebenaran dan kearifan, dengan tidak memuaskan hasrat untuk seks, makanan dan properti. Adalah jamak, setiap kali mereka menilep anggaran, kesepakatan dengan koruptor dilakukan di hotel mewah.

Lebih mengenaskan lagi, di tengah isu tersebut prilaku hedonis anggota parlemen mencuat ke permukaan, di dalam rapat paripurna masa persidangan II 2011-2012, hanya 88 anggota dari 560 yang hadir di Senayan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kita sebagai konstituen telah ditipu bulat-bulat dan pada masa yang sama pemandangan ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya suka bersenang-senang, seperti jalan-jalan, tetapi juga malas berpikir. ***

Penulis adalah dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia