Menyelaraskan Dunia Dakwah dan Politik

Sumber Serambinews

Opini


● 27/09/2008 09:03 WIB


[ penulis: Ahmad Sahidah | Topik: Agama]

Dalam hidup bernegara, Muslim terbelah pada dua kelompok, Islam politik dan etik. Keduanya hakikatnya sama-sama ingin mengungkapkan bahwa umat Islam perlu bertindak untuk melakukan perubahan. Yang pertama meyakini bahwa politik boleh dijadikan sarana untuk berdakwah sementara yang terakhir meragukannya karena dikhawatirkan distortif dan dijadikan kendaraan untuk raihan kekuasaan sesaat.

Tentu Kekhawatiran ini bisa dimaklumi karena dalam sejarahnya dakwah telah disalahgunakan oleh banyak pemerintahan zaman Islam dahulu untuk mengukuhkan kekuasaan. Dakwah di dalam sejarahnya telah digunakan untuk menyebarkan klaim tertentu dari pelbagai dinasti, seperti Abbasiyyah dan sekte-sekte Ismailiyyah. Tidak saja para dai dari dinasti berhasil merekrut banyak pengikut, baik bagi doktrin agama maupun afiliasi politik (Dale F Eickelman dan James Piscatori, 1996).

Namun, juga tak bisa disangkal bahwa banyak gerakan Islam yang menggunakan politik untuk menyampaikan dakwah sebagai perpanjangan dari tafsir terhadap nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Keyakinan partai politik Islam yang mengandaikan bahwa politik boleh diinjeksikan dalam dakwah untuk menegakkan masyarakat Islami bukan fenomena baru. Malahan, partai politik berafiliasi Islam di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi), telah meraup suara signifikan untuk menjadi penguasa. Sebuah kemenangan struktual gerakan Islam yang memberi banyak ilham pada kelompok yang sama di seluruh dunia.

Politik adalah Alat Dakwah

Pesimisme bahwa politik mampu menyampaikan pesan dakwah bisa dipahami karena kekhawatiran sifat politik yang cenderung mengotakkan masyarakat dan pada masa yang sama mempunyai kepentingan jangka pendek, meraih kekuasaan. Tapi, flatfom dakwah, mengutip Didin Hafidhuddin, juru dakwah, yang menegaskan bahwa politik itu harus didasarkan pada kebaikan, keikhlasan, kejujuran, kebersihan serta kebersamaan menjadi tantangan baru bagaimana menyelaraskan antara politik dan dakwah. Tugas berat ini sejatinya hanya bisa diemban oleh para nabi.

Jika memang demikian, tuntutan yang harus diajukan pada politisasi dakwah adalah konsistensi penggiatnya untuk berlaku sesuai dengan sifat-sifat yang dilekatkan pada kegiatan dakwah di atas. Tapi, sayangnya, kita tidak menemukan kerja nyata partai politik Islam yang betul-betul berusaha mewujudkan kemaslahatan umat jangka panjang. Tindak tanduk mereka menunjukkan prilaku serampangan, egois dan elitis. Mereka bergerak menjelang pemilu, itu pun hanya berkoar-koar di atas panggung.

Belum lagi, partai politik Islam hanya mengandalkan mobilisasi massa untuk menunjukkan emosi keagamaan artifisial. Selain itu, tidak jarang jargon-jargon diteriakkan untuk memancing keterlibatan khalayak dan tentu ini hanya akan meninabobokkan masyarakat kebanyakan sehingga tidak memahami hakikat dakwah dan politik. Meskipun cara semacam ini masih memancing banyak orang untuk turun ke jalan, tetapi ia tidak akan mengubah keadaan, hanya menambah hiruk pikuk dan hingar bingar kalau Islam itu mengurus tidak hanya akhirat, tetapi sekaligus dunia. Selebihnya, para penggiatnya tidak lagi menyambangi konstituennya setelah duduk di kursi parlemen.

Oleh karena itu, jika kita menemukan partai politik yang bekerja sepanjang masa untuk meningkatkan keterampilan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat luas, maka dakwah yang dijadikan legitimasi keterlibatan sebagian umat Islam dalam dunia politik adalah absah. Dengan demikian, partai seperti ini tentu saja memerlukan kepiawaan dalam pelbagai bidang disiplin dan keahlian, sehingga kampanye yang dilakukan tidak hanya demonstrasi jalanan dan membual di atas podium, tetapi juga kerja-kerja dan pelayanan sosial secara berkelanjutan.

Bagaimanapun, dakwah yang disterilkan dari politik tidak dengan sendirinya sepi dari kepentingan sesaat pelakunya. Malah, tidak jarang, para penggiat dalam organisasi keagamaan secara tidak langsung menjadikan kedudukannya untuk melakukan tawar menawar dengan kekuatan politik untuk didorong menjadi pengumpul suara atau bahkan calon pemimpin. Jadi, ukurannya tidak lagi apakah dakwah itu harus dijauhkan dari politik, tetapi sejauh mana para pelakunya mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga amanah dengan berprilaku santun dan hidup sederhana. Konsistensi semacam ini tentu akan menepis keraguan banyak orang bahwa politik bisa menjadi alat untuk menyemai kebaikan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Sintesis Dakwah dan Politik

Seorang kawan karib saya yang berkhidmat sebagai kader menegaskan bahwa ia berpartai adalah jalan keluar dari kebuntuan kehendak menyatukan para politisi Islam dalam satu payung. Ia lahir untuk menggerakkan dakwah secara struktural dan kultural sekaligus. Oleh karena itu, di Malaysia misalnya, mereka tidak hanya memenangkan pertarungan pemilihan orang nomor satu di Persatuan Pelajar Malaysia , tetapi juga menyapa buruh migran melalui halaqah dan advokasi dalam bentuk konsultasi psikologi. Sebuah ikhtiar yang tidak dilakukan partai lain dan organisasi keagamaan yang lain.

Namun, kita harus berkaca pada kemenangan partai Islam lain di dunia yang berhasil menawan hati konstituen tidak hanya melulu melesakkan propaganda tentang ketidakterpisahan din (agama) dan daulah (politik), tetapi juga melalui pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan dan bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin. Dasar dari kewajiban ini adalah seruan Tuhan bahwa Muslim diwajibkan memenuhi kewajiban al-Qur’an untuk menciptakan keseimbangan (mizan) dan keadilan (‘adl, qist) dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Tentu, jika komitmen dakwah adalah seperti di atas, maka politik itu adalah sebagian dari pintu masuk untuk mewujudkan kemaslahatan umum, sehingga kerja dakwah tidak hanya berusaha untuk mengajak orang lain mendukung perebutan kekuasaan di tingkat lokal dan nasional. Partai politik bersangkutan harus mempunyai program secara ajeg dan berkelanjutan untuk mengelola lembaga pendidikan, klinik, kredit untuk pengusaha kecil, dan subsidi perumahan. Bagaimanapun, pemenuhan kesejahteraan sosial semacam ini akan menguatkan basis massa berbagai kelompok Islam dan sekaligus mendukung mobilisasi massa untuk kepentingan jangka pendeknya.

Saba Mahmood dalam bukunya Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject (2005) mengandaikan bahwa politik itu tidak serta merta merupakan sesuatu yang perlu ditanggalkan jika umat beragama ingin menampilkan kesalehan. Ia adalah bagian dari cara Muslim mengekspresikan keyakinannya di ruang publik, meskipun tidak harus melalui organisasi politik untuk merebut kekuasaan. Jadi, apapun instrumen yang digunakan untuk memenuhi perintah Tuhan agar setiap Muslim mengajak pada kebenaran tidak perlu dipersoalkan.

*) Penulis adalah Graduate Research Assistant dan Kandidat Doktor Kajian Peradaban Islam Universitas Sains Malaysia