Menemukan Sosok Muslim Sejati

Sabtu, 26 April 2008

Oleh:
Ahmad Sahidah Kandidat Doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia

Era kebebasan di negeri ini telah memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk menampilkan model keagamaannya. Sekilas boleh dikatakan kegairahan untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan makin menguat. Namun, ditilik dari pendekatan sosiologis, ajaran agama yang dipraktikkan dalam keseharian boleh jadi banyak menyembunyikan kepentingan yang tidak muncul di permukaan. Tidak ada salahnya jika kita berusaha memahami kehidupan keagamaan melalui disiplin bukan ‘agama’ murni, seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Tentu, kita akan terkejut karena agama disimpulkan sebagai fenomena kemanusiaan biasa dengan segala implikasinya. Memang ada premis yang menganggap keagamaan adalah bentuk ketidakmatangan manusia, tetapi pandangan ini disangga oleh rasio semata yang mengukur segalanya dari cara berpikir dialektik-materialisme. Pendekatan lain banyak menganggap perspektif ini gagal karena bias dan distortif.

Tulisan Fadwa El-Guindi tentang jilbab dalam Veil: Modesty, Privacy and Resistance (1999) memperlihatkan kelebihan melihat persoalan keagamaan di dalam pelbagai perspektif. Ia tidak hanya melihatnya dari pendekatan normatif, tetapi makna yang terkandung di dalam ajaran agama lebih luas, baik sejarah, linguistik, studi kawasan dan feminisme.

Kekayaan pandangan ini akan membuat kita lebih jernih melihat masalah yang sedang dihadapi umat. Meski demikian, gagasan untuk menilai agama dari ajaran dirinya akan mengantarkan kita pada kekayaan pemikiran yang telah melahirkan semangat untuk membela kemanusiaan.

Agama telah mampu memayungi kehidupan manusia yang kerap didera kerakusan dan ketamakan penganutnya. Namun, pada saat yang sama dalam sejarah agama juga telah digunakan untuk menjadi pembenar bagi keangkaramurkaan. Untuk itu, kita harus menemukan jalan pulang.

Jalan terjal

Memasuki usia ke-15 abad, Islam telah mengarungi hidup dengan segala pernak-perniknya. Ia telah melahirkan sejarah gemilang dan akhirnya mengacu dalam hukum sejarahnya Ibn Khaldun. Dia juga memasuki masa keredupannnya. Terus terang, inilah yang kita baca dalam buku sejarah, tanpa memperhatikan bahwa keislaman itu juga meminjam peradaban lain. Bahkan, lebih jauh kejayaan Islam dalam pengetahuan juga didukung oleh kepakaran sarjana non-Muslim. Pendek kata, peradaban ini sejatinya adalah milik bersama umat manusia.

Sekarang kita di sini terpecah dalam beberapa kelompok untuk kembali kepada kegemilangan tersebut. Dengan segudang alasan, masing-masing menonjolkan dirinya sebagai pembawa panji yang akan mengembalikan kejayaan masa lalu. Tak terhindarkan, simbol-simbol diusung meskipun sebenarnya ia menyimpan makna ‘tersembunyi’ yang justru menghilang di tengah hiruk-pikuk pekikan.

Bahkan, politik pun turut merayakan keagamaan dengan penuh ingar-bingar. Di sini ada kelompok yang menggunakan legitimasi agama, baik secara terangan-terangan maupun tersembunyi. Demikian pula ditemukan kelompok yang ingin menjaga kesucian tradisi karena dianggap warisan nenek moyang dan perlu dipertahankan berdasarkan kepercayaan pada kearifan lokal. Padahal, di balik itu ada pengekalan kekuasaan dan kekhawatiran tergerus oleh gelombang baru yang akan meminggirkan perannya di tengah masyarakat.

Ya, benar apa kata Jürgen Habermas bahwa ada kaitan erat antara pengetahuan dan kepentingan. Akhirnya, jalan pulang dipenuhi kerikil tajam. Mereka sering berkelahi dengan sesama di tengah jalan dan bahkan menumpahkan darah.

Upaya untuk berdamai memang telah dilakukan. Tidak jarang dengan pernyataan bersama yang disorot wartawan. Lalu, berita menyiarkan bahwa mereka bergandengan tangan untuk menyongsong masa depan. Tapi, sebagian menggumam ragu bahwa mereka adalah pengawal agama yang selalu terjebak pada perebutan kekuasaan.

Islam sederhana

Di sini kesederhanaan tidak hanya dipahami sebagai wujud dari sikap moderat dan tidak ekstrem. Lebih jauh, ia mengandaikan penganutnya mengamalkan kehidupan keseharian yang sederhana.

Tapi, kita tentu heran karena mereka yang menjadi pemimpin menabung begitu banyak uang di tengah kesulitan rakyat yang menganga dan putus asa. Begitu banyak umat dibujuk untuk turun jalan atau memenuhi masjid untuk membikin pernyataan bahwa Islam menginginkan ini dan itu.

Kita pun tahu acara seremonial semacam ini juga memerlukan dana besar. Jelas-jelas ini kesia-siaan. Padahal, di luar sana banyak umat yang memerlukan uang untuk makan, biaya sekolah, dan ongkos kesehatan. Jumlah 87 persen umat di dalam statistik adalah bukti cukup bahwa kita adalah besar dan tak perlu ditunjukkan dengan teriakan di jalanan. Sekarang kita memerlukan pemimpin yang menguras tabungannya untuk kebajikan. Demikian pula umat tak perlu lagi tergoda untuk sering berkerumun di jalan.

Perayaan keagamaan lebih dari cukup untuk berkumpul menguatkan komitmen bagaimana mengentaskan kebodohan dan kemiskinan yang melilit umat. Malahan, energi yang melimpah itu seharusnya mendorong umat untuk rajin berjamaah agar masjid-masjid tidak menjelma menjadi kuburan, tanpa direcoki propaganda untuk gagah-gagahan.

Oleh karena itu, kewajiban setiap Muslim adalah memakmurkan masjid tempat dia tinggal. Mungkin di sinilah kita akan menemukan ruang di mana satu sama lain berbagi, bagaimana menyoal masalah yang sedang dihadapi di lingkungannya berkaitan dengan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Fungsi masjid tak lagi dibekap sebagai tempat ibadah, tetapi juga kegiatan sosial.

Tambahan lagi, kita memerlukan lebih banyak lagi sekolah model MTs Sururon di Jawa Barat yang menjawab masalah sekitarnya. Sekolah yang membebaskan biaya dan tidak hanya memamah biak kurikulum yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan lokal.

Lalu, bagaimana dengan orang miskin yang ingin berobat? Meskipun kaum duafa diberikan kartu bebas biaya, itu tidak akan membuatnya sembuh dengan mudah. Sakit memerlukan biaya lebih sekadar menebus obat.

Jika ghirah keislaman diarahkan bagaimana membuat umat ini tidak lemah, maka tugas kita sebagai Muslim telah tertunai. Mungkin, kita juga perlu meniru usaha Johor Corporation, Malaysia, di bawah teraju tokoh wiraswasta Ali Hashim, yang mewakafkan sahamnya untuk diberikan kepada masjid agar membangun klinik yang tidak membebani ongkos mahal untuk orang miskin.

Saya tidak menampik ide-ide besar, seperti tegaknya syariah, model kekhalifahan, Islam liberal, atau apa pun namanya. Dengan catatan semua memikirkan kembali akar dari keterpurukan umat, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jika kita semua bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh untuk menuntaskan masalah ini, maka diharapkan perbincangan tentang kembali kepada Islam tidak ditelikung oleh para elitenya untuk berdiri di depan panggung dan di belakangnya mereka mendapatkan pamrih.

Celakanya, perbincangan para sarjananya hanya menambah gelap arti menjadi Muslim karena mereka asyik bergelut dengan teori yang rumit dan mengabaikan bagaimana menjelaskan praktik agama yang mudah dan jelas sesuai dengan kebutuhan mendesak pemeluknya. Sudah saatnya kita memetik manfaat dari diskursus keagamaan yang memberikan ruang untuk membebaskan penganut terbesarnya yang bergelut dengan pelbagai kemelaratan hidup. Terus terang, kita susah menemukan teladan karena kesederhanaan telah ditelan zaman.

Ikhtisar

- Perlu memberdayakan peran masjid untuk membuka dan menambah wawasan umat.

- Umat tak mungkin maju tanpa mengangkat mereka dari kemiskinan dan kebodohan

Wilders guna fitna untuk agenda peribadi

Sumber: Berita Harian Malaysia (8 April 2008)

Oleh Ahmad Sahidah

UMAT Islam di seluruh dunia melihat daripada pandangan tersendiri mengenai filem dokumentari Geert Wilders berjudul Fitna. Mereka juga meluahkan pandangan menerusi sudut berbeza. Di Indonesia - daripada presiden, sarjana, masyarakat hingga demonstrasi yang dilakukan Barisan Pembela Islam (FPI), menunjukkan bantahan keras terhadap propaganda menghina Islam itu.

Aksi FPI yang selama tiga malam berturut-turut ditayang Buletin Utama TV3, menunjukkan perbezaan dengan reaksi Pemuda Umno di hadapan Kedutaan Besar Belanda yang lebih santun. Sepanduk bertuliskan 'Wilders is a great satan', 'Kill Wilders' dan 'Wilders is a christian terrorist' jelas mencerminkan imej umat Islam Indonesia yang panas baran dan pemarah.

Berbanding di Malaysia, poster yang ditunjukkan berbunyi 'Freedom of speech come with responsibility', 'Fitna is Fitnah', 'Jangan Cetuskan Ketegangan Agama' dan 'Islam is Peace'. TV3 juga menyiarkan tindakan emosional sekelompok penunjuk perasaan di Medan, Indonesia, yang merosak pintu pagar Konsulat Belanda di sana.

Banyak pihak dan organisasi bukan Islam seperti Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-Moon; Duta Besar Belanda di Indonesia, Nikolaos van Dam dan beberapa negara Eropah turut mengutuk keras kedegilan Wilders menerbitkan filem pendek 15 minit itu melalui internet.

Dia tidak mempedulikan kesan buruk kemungkinan dibunuh dan mengabaikan tindakan memulaukan barangan Belanda, sedangkan jauh sebelum itu banyak pihak dan negara mengecam tindakan semberono penggiat politik dari Parti Kebebasan (Partij voor de Vrijheid) itu.

Dengan hanya memenangi sembilan daripada 150 kerusi Parlimen di Belanda, sebenarnya Wilders dan kelompoknya tidak mewakili suara majoriti, tetapi kerana ia mencetuskan kontroversi, maka provokasi itu mendapat publisiti meluas.

Dua sahabat saya, Ahmad Anfasul Marom dan Ainul Yaqin, yang sedang melanjutkan pengajian program siswazah di Belanda memberitahu saya bahawa di Belanda, isu semacam ini dianggap biasa. Sebagai negara yang menganut faham kebebasan, pendapat apa pun tidak dilarang kecuali yang menggugat keabsahan Holocaust.

Seorang tokoh fundamentalis Kristian Amerika, Daniel Pipes, melihat bahawa kes ini hanya mengulang semula apa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kes Salman Rushdi, Ayaan Hirsi Ali dan lain-lain yang mendapatkan tentangan keras. Tentunya ini akan mencacatkan lagi hubungan Islam dan pengkritiknya yang berakhir dengan konflik terbuka.

Siapa sebenarnya Wilders? Tokoh kontroversi ini dilahirkan di bandar Limburg Venlo pada 1963, membesar dalam keluarga Katolik dan belajar di sekolah rendah Katolik. Sebagai anak pengarah syarikat pencetakan, dia memulakan kerjaya dalam bidang insurans sosial dan kesihatan.

Daripada pengetahuan dan pengalamannya mengenai dasar ekonomi dan sosial inilah, Wilders menceburi dunia politik sebagai penulis ucapan untuk Parti VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) yang liberal dan anti pendatang asing. Dia kemudian menjadi Ahli Parlimen pada 1998, namun akhirnya orang degil itu keluar dari partinya setelah VVD menyokong kemasukan Turki ke dalam Kesatuan Eropah.

Boleh dikatakan Wilders sehaluan dengan Pim Fortuyn, tokoh politik yang membenci orang asing dan menggambarkan Islam sebagai agama yang mundur. Akhirnya, Pim dibunuh oleh seorang pencinta binatang pada 2002 dengan alasan yang sama diberikan Mohammed Boyeuri, Muslim Belanda berasal dari Maghribi yang membunuh Van Gogh, pengarah filem yang menghina Islam. Semua ini dijadikan bukti oleh Wilders untuk mengatakan Islam menghasut penganutnya melakukan keganasan.

Dalam profilnya seperti disiarkan BBC News, Wilders tidak lagi menjalankan ibadah dan pada suatu masa pernah menceritakan pada kawannya bahawa dia hanya mengetahui sedikit mengenai agama, walaupun sering bercakap mengenai warisan Judeo-Kristian Belanda. Ternyata, dia mengalami kecelaruan dalam hal emosional, mental dan intelektual.

Lebih menyedihkan, Wilders gagal memahami dengan baik konteks keganasan dalam al-Quran. Dia secara semberono memetik potongan ayat al-Quran mengenai keganasan dengan mengabaikan konteks sebenar (asbab al-nuzul). Malah, dia tidak menggunakan hermeneutik sebagai piawaian minimum cara orang Barat mentafsir al-Quran. Jelas, matlamat filem ini ialah memperoleh sokongan politik untuk partinya dan memanjakan sikap paranoianya.

Oleh itu, ketegasan Presiden Susio Bambang Yudhoyono melarang Wilders memasuki Indonesia adalah hukuman setimpal bagi mengelak tercetusnya kekacauan yang lebih buruk dilakukan sesetengah masyarakat Indonesia. Langkah tokoh agama menasihatkan umat Islam supaya tidak melakukan keganasan adalah cara terbaik menangani hasutan propaganda Islamofobia.

Apa pun, seruan supaya memboikot produk Belanda mungkin agak keterlaluan berdasarkan sikap yang diambil salah seorang pengarah Unilever Belanda, Doekle Terspstra, bahawa Wilders adalah jahat dan kejahatan itu perlu dihentikan. Bukan itu saja, Terspstra menubuhkan satu gerakan anti-Wilders dan dia pernah menyeru supaya rakyat Belanda bangkit untuk menghentikan Wilders.

Namun, persoalan yang timbul adalah tindakan Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenenende, yang meminta perwakilan dan organisasi Muslim supaya dapat memahami kedudukannya yang tidak boleh melarang rakyatnya daripada bersuara apa saja yang mereka mahu.

Apapun, jika anda berjiran dengan seseorang yang memelihara anjing yang sentiasa menyalak dan tetangganya mengemukakan protes kerana salakan itu mengganggu tidurnya, apakah sebagai seorang jiran yang baik kita akan membiarkan anjing itu terus menyalak?

Penulis sedang mengikuti pengajian ijazah Doktor Falsafah (PhD) bidang Tamadun Islam Universiti Sains Malaysia

Pak Lah Mulai Serang Mahathir

Sumber Jawa Pos Rabu, 09 Apr 2008,
Oleh Ahmad Sahidah *

Akhirnya Pak Lah -panggilan akrab Abdullah Badawi, perdana menteri ke-5 Malaysia- menunjukkan taringnya. Jika selama ini dia cenderung diam dan membiarkan orang bawahannya menjawab serangan seteru politiknya, Dr Mahathir Mohamad, sekarang berubah total. Tidak tanggung-tanggung, Mahathir disebut penyebab utama kekalahan UMNO (United Malay National Organization) pada pemilu ke-12 dan mantan orang kuat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hampir seluruh surat kabar utama di sana memuat foto Pak Lah di halaman depan dengan judul berbeda, tetapi memuat pesan yang sama: Pak Lah tak lagi pasif menghadapi serangan seteru politiknya, termasuk Tengku Razaleigh Hamzah, politikus gaek UMNO yang akrab disapa Ku Li, dan Anwar Ibrahim, yang digadang-gadang untuk menjadi perdana menteri.

Keretakan Elite Politik Melayu

Meskipun pemilu telah lama usai, pertengkaran di kalangan UMNO belum reda. Tentu saja tokoh utamanya adalah Mahathir, Ku Li, Mukhris Mahathir, dan Khairi Jamaluddin, menantu Pak Lah yang sering menjadi sasaran kritik karena dianggap orang kuat yang berada di belakang keputusan pemerintah. Yang lain hanya memainkan peran sebagai "pemandu sorak" atau mendukung tuannya. Mohammad Najib Tun Razak, yang nanti menggantikan Pak Lah, lebih memilih diam.

Kabar tentang post-mortem yang akan dilakukan badan independen untuk menyelidiki kekalahan UMNO sudah tidak terdengar lagi. Pihak yang berseberangan dengan Pak Lah hampir menegaskan secara kompak bahwa kekalahan UMNO disebabkan kelemahan Pak Lah. Sementara PM yang dulu digelari Mr Nice Guy dan Mr Clean itu masih merasa memikul tanggung jawab untuk menjalankan mandat sebagai orang nomor satu, meskipun tanpa dukungan 2/3 anggota parlemen.

Media cetak dan televisi memang telah berubah karena memberikan ruang yang berseteru untuk mengkritik tanpa sensor seperti sebelumnya. Meskipun mereka masih menempatkan Pak Lah sebagai pusat pemberitaan. Hampir-hampir setiap hari kita disuguhi pertengkaran para elite, yang juga dikompori politisi oposisi sehingga praktis Pak Lah dikeroyok orang Melayu sendiri dari dalam dan luar.

Dinamika yang Mengagumkan

Bagi saya, ketegasan Pak Lah meladeni bekas mentornya, Mahathir, kali ini adalah sikap jantan yang telah membuka borok masa pemerintahan Little Soekarno itu. Ketika ditanya wartawan mengenai tuduhan bahwa Pak Lah menyekat kebebasan media, justru beliau membantah bahwa sebenarnya Mahatir-lah yang melakukan itu kepada mantan PM Tun Hussein Onn dengan menelepon media untuk tidak memuat berita dan gambar PM ke-3 itu ketika mengambil alih kekuasaan dari ayah Hishamuddin Onn (Utusan, 7/4/08).

Bahkan, Pak Lah menyebut Mahathir berada di balik "Operasi Lalang" yang menahan 106 orang di bawah undang-undang antisubversi, Akta Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act). Dengan bahasa retorik, Pak Lah tidak menghalangi kemungkinan Mahathir diseret ke pengadilan karena menyalahgunakan kekuasaan.

Ternyata Mahathir bergeming. Dia akan terus mengkritik kepemimpinan UMNO sekarang dan membuat tamsil bahwa partai kaum Melayu itu mengidap penyakit kencing manis sehingga diperlukan pemotongan salah satu anggota tubuh. Bahkan, dia siap masuk penjara karena kritiknya.

Namun, Pak Lah masih memegang posisi kunci dalam bertarung dengan seteru politiknya. Apalagi, partai-partai di Sabah dan Sarawak menyatakan kesetiannya terhadap Barisan Nasional. Media utama masih memberikan kelebihan kepada Pak Lah dibandingkan dengan penentangnya. Mesin politiknya masih berfungsi baik dan siap mengamankan kedudukan mantan menteri luar negeri itu.

Bagaimanapun, perkelahian itu memberikan kesempatan lebih luas kepada publik untuk bersuara dan bebas menerima informasi. Apalagi, koalisi partai oposisi yang menguasai lima negara bagian sedang merencanakan membuat koran sendiri. Tampaknya, perubahan demokrasi berlangsung cepat. Meskipun sebenarnya surat kabar utama telah memberikan ruang kepada oposisi. Misalnya, News Straits Time (5/4/08) telah memuat wawancara dengan Menteri Besar (gubernur) Perak Mohammad Nizar Jamaluddin yang berasal dari Partai Islam se-Malaysia (PAS).

Tidak hanya perubahan di ranah politik elite, tetapi angin kebebasan juga berembus ke kampus tempat saya belajar. Salah seorang mantan Pembantu Rektor Dr Sharom Ahmad dalam sebuah acara seri Sejarah Lisan di Universiti Sains Malaysia (2/4/08) bahwa Mahathir telah mengkritik dirinya ketika meminta rakyat Malaysia berani bicara. Sebuah pendapat yang saya tak pernah dengar sebelum pemilu ke-12 di kampus secara terbuka.

Dengan kelugasan Pak Lah menjawab tuduhan dari dalam maupun dari luar, genderang perang mulai ditabuh. Tentu, itu akan semakin mendorong pihak-pihak yang berseteru untuk membuka "aib" yang selama ini ditutup-tutupi dan enggan dibicarakan di ruang publik dan media. Perbincangan yang hanya dilakukan secara bisik-bisik dan di dunia maya (blog) telah dipindah ke ruang terbuka, baik ceramah maupun media cetak.

Terus terang, saya merasakan perubahan drastis dan dramatis. Para dosen sudah tak enggan lagi berbicara politik secara kritis. Papan pengumuman di kampus sudah ditempeli poster Partai Mahasiswa Negara, yang dahulu diancam akan dikenakan sangsi. Akhirnya harus diakui transisi demokrasi di sana lebih mulus dibandingkan dengan negara kita sendiri, Indonesia.

Dalam gonjang-ganjing politik di negara tetangga itu, kita tidak menemukan kekerasan masal, perusakan fasilitas umum, dan tentu saja kesulitan ekonomi yang tak tertahankan sehingga ada warga negara yang bunuh diri karena lapar dan putus asa.

* Ahmad Sahidah, graduate research assistant dan kandidat doktor Ilmu Humaniora Universiti Sains, Malaysia

Transisi Demokrasi Damai Negeri Jiran

Sumber Media Indonesia [18 Maret 2008]

Ditulis oleh : Ahmad Sahidah, Graduate Research Assistant dan Kandidat Doktor Ilmu Humaniora, Universitas Sains Malaysia

'Kemenangan' koalisi oposisi Barisan Alternatif yang terdiri dari tiga komponen utama, Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) sempat memunculkan isu terulangnya kerusuhan etnik 1969. Namun, permintaan Abdullah Badawi dan Anwar Ibrahim yang disiarkan di radio untuk meminta tiap pengikutnya menahan diri dan tidak merayakan kemenangan di jalanan berhasil membuat keadaan tenang. Tidak ada gejolak dan insiden yang memicu kekerasan.

Pernyataan pertama Badawi bahwa kemenangan oposisi di beberapa negeri bagian menunjukkan demokrasi telah bekerja adalah sebuah pernyataan simpatik. Ya, rakyat telah menunjukkan kearifannya untuk tidak lagi memercayai Barisan Nasional yang telah memegang kekuasaan selama 50 tahun lebih. Meskipun, sebagian besar masih memberikan suara mereka untuk BN. Sebagian pengamat politik menilai suara konstituen hanya ingin menguji apakah pihak oposisi mampu mencatat sejarah lebih manis.

Tentu, masyarakat di sana harus menunggu selama lima tahun apakah Tan Sri Khalid Ibrahim dari PKR yang menjadi menteri besar (setingkat gubernur) di Selangor, Lim Guan dari DAP di Pulau Pinang, Azizan Abdul Razak dari PAS di Kedah dan Perak yang masih dirundingkan pihak oposisi berhasil memenuhi aspirasi konstituen lebih baik atau tidak. Memang, mereka telah menyatakan janji dua hari setelah kemenangan diraih (The Sun, 10/3/08). Namun, tindakan lebih kuat pengaruhnya jika dibandingkan dengan ucapan (action speaks lauder).

Dominasi Berlebihan

Memerhatikan proses pemilihan sejak awal, tampak bahwa komisi pemilihan umum (di sana disebut Suruhanjaya Pilihanraya) telah bekerja keras untuk memungkinkan pesta demokrasi berjalan mulus. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai kecaman karena membatalkan penggunaan tinta bagi mereka yang telah mencoblos atas dasar alasan keamanan. Demikian juga, tidak ada laporan tentang kecurangan yang sebelumnya diancam oleh oposisi dengan aksi turun jalan jika partai berkuasa berlaku curang.

Sayangnya, kesempatan partai oposisi untuk mendapatkan perlakuan yang adil untuk memanfaatkan media televisi dan cetak diabaikan. Bahkan televisi RTM 1 dan RTM 2 sebagai stasiun milik publik tak luput dari cengkeraman Barisan Nasional (BN). Belum lagi TV dan radio swasta yang sama sekali menghalangi akses oposisi untuk melakukan kampanye. Yang terakhir ini hanya berkampanye melalui ceramah umum, surat kabar yang terbatas, dan internet.

Jika kemudian rakyat memprotes ketidakadilan itu, mungkin benar apa yang diungkapkan tokoh oposisi gaek PAS, Nik Aziz Nik Mat, bahwa rakyat mulai muak dengan prilaku rakus pemerintah yang berkuasa. Mereka tidak sedikit pun mempertimbangkan perasaan rakyat. Tepat apa yang dikatakan Mukhris Mahathir, anggota DPR dari UMNO, sekarang pemerintahlah yang harus mendengar rakyatnya (The Sun, 11/3/08).

'Kekalahan' BN paling tidak telah memungkinkan televisi memberikan ruang pada suara kritis dari para pakar politik yang sebelumnya digunakan untuk melegitimasi mereka. Analisis ahli politik pascapemilu mendapatkan liputan luas sehingga secara tidak langsung membuka borok BN. Beberapa surat kabar yang sebelumnya memuji-muji pemerintah berusaha untuk menelanjangi kekeliruan yang selama ini telah dilakukan. Bahkan kritik keras Mahathir yang sebelumnya tidak pernah diliput secara luas di dua koran utama, utusan dan berita harian, sekarang diturunkan secara utuh.

Persaingan yang seimbang

Bagaimanapun, dengan kemenangan oposisi di negeri bagian yang merupakan urat nadi kepada perekonomian Malaysia merupakan pukulan telak terhadap Barisan Nasional. Diharapkan, keadaan ini akan menyadarkan pihak berkuasa untuk mengkaji ulang kebijakan yang menganggap dirinya bisa melakukan semuanya tanpa kritik.

Tekanan kuat terhadap universitas sebagai rumah kaum terpelajar harus dihilangkan. Walau bagaimanapun, sebagian faktor kekalahan UMNO-BN adalah sikap kritis kaum terpelajar ini dan tentu saja protes masyarakat atas kegagalan pemerintah menunaikan janjinya untuk perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan keamanan.

Tentu saja, masa dua hari adalah cukup bagi BN untuk menyadari kekeliruannya. Analisis yang telah diberikan oleh para pakar lebih dari cukup untuk mengakui kelemahannya. Ini pun telah dibuktikan dengan pengakuan dari elite dan malah ini menjadi pemantik semangat untuk tetap memimpin Malaysia. Lebih jauh, BN-UMNO akan membentuk badan independen untuk meneliti secara lebih mendalam kekalahan terbesarnya dalam sejarah.

Demikian pula, oposisi harus berusaha untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan janji-janjinya dalam kampanye yaitu menciptakan kehidupan yang lebih berpihak kepada rakyat. Tentu, Tan Sri Khalid Ibrahim dari PKR tidak akan menemui kesulitan karena mempunyai pengalaman di dalam bidang administrasi dan manajemen kepemerintahan. Meskipun, ini juga bukan jaminan karena bagaimanapun pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam menggelontorkan anggaran.

Perubahan komposisi politik di tingkat nasional adalah penyebab perimbangan kekuatan yang akan memberikan peluang yang sama untuk berlomba-lomba menyejahterakan rakyat. Tetapi, melihat hampir seluruh media berada di tengah pemerintah dan kroninya, tampak ada ketimpangan yang besar. Jika Barisan Nasional tidak mengontrol media dengan bijak, antipati konstituen akan bertambah besar.

Apalagi lagi, kecenderungan pemberitaan satu pihak yang tidak menyediakan ruang bagi sebuah dialog akan menutup pintu bagi partisipasi masyarakat lebih luas. Demikian pula, kampus tidak lagi dihalangi untuk memberikan akses yang sama terhadap semua kelompok. Koran oposisi harus diberikan kesempatan mengisi rak perpustakaan yang selama ini hanya diisi oleh media propemerintah.

Namun, kedua media harus memerhatikan etika jurnalisme yang lebih bertanggung jawab. Kalau diperhatikan secara cermat, kita akan tersenyum geli karena keduanya tidak menampilkan fungsi jurnalisme yang tidak berpihak. Koran tak lebih dari ajang propaganda partai masing-masing. Tidak ada analisis yang mendalam dari para pakar politik yang kompeten sehingga pembaca bisa menilai secara objektif. Demikian pula para akademisi yang mempunyai kepakaran ekonomi tidak diberikan keleluasaan untuk membahas secara kritis kebijakan pemerintah.

Dari kenyataan di atas, sekarang bola ada di tangan pemerintah. Apakah kehendak rakyat untuk menikmati demokrasi akan dipenuhi atau diabaikan? Jika seluruh media masih dijadikan panggung depan (front stage) sebagaimana dramaturginya Erving Goffman dan panggung belakang disembunyikan, itu akan menjadi petaka lebih besar. Sikap kritis masyarakat di sana sebenarnya merupakan cermin keberhasilan pemerintahan UMNO dalam bidang pendidikan dan penyediaan teknologi internet. Mereka tidak bisa dibungkam hanya dengan pencitraan yang dipaksakan dalam bahasa gambar karikatif di media.

Akhirnya, benar apa yang dikatakan Wong Chin Huat, analis politik Universitas Monash Malaysia bahwa pemilu bisa mengubah tiga hal yaitu perwakilan, pemerintah, dan kebijakan. Sekarang ketiga-tiganya hampir dibagi rata antara koalisi yang berkuasa dan oposisi. Maka, sebenarnya yang diuntungkan adalah rakyat karena sekarang menjadi rebutan keduanya untuk dilayani dengan tulus.

Wajah Baru Jurnalisme Malaysia

Assalamu'alaikum,

Semalam, beberapa teman Indonesia berkumpul di kamar. Ada enam kepala yang menyesaki ruangan yang tak seberapa besar, namun justeru tak membuat kami sumpek. Kami bertukar cerita dan yang tak jarang juga menyelipkan percakapan tentang hiruk pikuk perpolitikan Malaysia. Terus terang, saya menemukan banyak 'amunisi' dari pandangan mereka untuk memahami lebih baik dan menyeluruh berkaitan dengan pernak-pernik dunia politik di sini. Apalagi di kamar tersedia koran alternatif, seperti Harakah, Suara Keadilan, dan Siasah sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang seimbang. Bagaimanapun, saya menemukan perkembangan baru di dalam pemberitaan surat kabar arus utama, seperti Utusan, Berita Harian, The Star, dan New Strait Times.

Semalam, saya juga menonton TV 3 yang menyiarkan bincang politik pasca pemilu di Universiti Malaysia yang menghadirkan Dr Syed Hussin, Setiausaha (sekretaris) Parti Keadilan Rakyat. Mungkin, ini adalah sebuah perkembangan menarik ketika pihak oposisi mendapatkan ruang di universitas. Sayangnya, saya belum melihat Anwar Ibrahim tampil di televisi untuk dimintai pandangannya bagaimana Malaysia akan diurus. Janji manis politiknya tentang penurunan harga minyak, sekolah dan air gratis tentu merupakan tema yang menantang untuk dibedah.

Nah, tulisan di bawah ini adalah salah satu pandangan saya betapa Malaysia telah berada di jalan yang benar menuju negara maju pada tahun 2020.

Ahmad Sahidah
Pemerhati Politik

WACANA [Suara Merdeka]

15 Maret 2008
Wajah Baru Jurnalisme Malaysia

Oleh Ahmad Sahidah

SEPEKAN setelah pemilihan umum (pemilu) digelar, suhu politik negeri jiran ini masih panas. Kedua kubu yang berseteru, yaitu Barisan Nasional (BN) dan Barisan Alternatif (BA), masih berada dalam posisi saling bersaing merebut simpati. Meski keduanya sama-sama mempunyai komposisi tiga etnis penting (China, India, dan Melayu), BN tidak mengalami hambatan ideologis. Barisan Nasional merupakan sebuah koalisi yang terdiri atas United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Assocation (MCA), dan Malaysia Indian Congress (MIC). Sedangkan BA dihadapkan pada perbedaan ideologi antara PAS (Partai Islam Se-Malaysia) yang relijius dan DAP (Democratic Action Party) yang sekular. Namun, karena pertimbangan pragmatis, keduanya bisa bekerja sama.

Seluruh surat kabar di Malaysia menyediakan ruang yang besar terhadap perbincangan politik. Jika sebelumnya koran utama seperti Utusan, Berita Harian, The Star, dan New Straits Time hanya menjadi kepanjangan suara pemerintah dan kroninya tanpa kritik, sekarang mereka ramai-ramai memuat berita dan opini yang menyerang Barisan Nasional.

Wacana surat kabar dan televisi telah bertambah, tidak lagi hanya hitam-putih. Ini bisa dilihat di koran Utusan (11/3/08) yang memuat sebuah opini yang berisi kritik keras terhadap Barisan Nasional. Tanpa tedeng aling-aling, Ahmad Hassan (mantan direktur Pusat Bahasa dan duta Malaysia UNESCO) mengatakan UMNO tidak mempunyai kepekaan moral dan budaya dalam memilih calon yang akan bersaing dalam bursa pemilihan legislatif. Banyak di antaranya yang tidak terpelajar, egois, dan terlibat korupsi.

Bahkan dalam artikel ini, Hassan memuji Nik Aziz Nik Mat (politisi gaek dari PAS) karena dianggap pemimpin yang matang dan visioner. Menteri Besar Kelantan ini menegaskan, semua yang bersaing dalam pemilu adalah bersaudara. Setelah pemilu, semua anak bangsa harus melupakan perbedaan dan siapapun harus membantu rakyat tanpa harus mempertimbangkan asal muasal. Ini merupakan pengakuan tulus yang tak mungkin dimuat di media utama.

Tidak itu saja, televisi pemerintah dan swasta yang semula hanya menyediakan ruang bagi koalisi penguasa untuk bermanis-manis, sekarang juga mengundang para pakar politik untuk mengupas kelemahan UMNO-BN. Sebelum hari pencoblosan, UMNO digambarkan sebagai partai kaum Melayu yang kompak di bawah PM Abdullah Badawi, tetapi dalam kenyataannya rapuh. Banyak pengurus yang menggembosi suara partainya karena dijegal untuk maju menjadi calon legislatif.

Membebaskan Media

Kalau sebelumnya pemerintah menguasai media dan membatasi akses oposisi, sekarang harus dipertimbangkan fungsi jurnalisme yang terbuka dan transparan. Penguasaan secara berlebihan mengakibatkan masyarakat muak. Karena itu, Tan Sio Choo, peneliti di Universiti Sains Malaysia, menegaskan BN telah melakukan sensor berlebihan terhadap media cetak sehingga membuatnya sakit.

Dia membuat perumpamaan, ‘’Jika anjing penjaga dipaksa untuk tidak menyalak pada pengacau, bagaimana seorang pemilik rumah akan mengetahui seseorang memasuki kandang dan mencuri ayam yang ada di dalamnya?’’. Tampaknya kritik ini mendorong BN untuk lebih terbuka terhadap suara kritis dan mengakui keberhasilan pembangkang dalam meruntuhkan dominasinya yang telah berusia setengah abad lebih.

Saya melihat BN masih setengah hati, mengingat kebiasaan koalisi berkuasa ini menggunakan media untuk menaikkan citra serta menghantam lawan (politiknya) tanpa ampun masih muncul dengan cara-cara yang lebih halus. Sementara media oposisi juga melakukan hal yang sama. Tetapi sejauh ini kode etik jurnalistik belum sepenuhnya diterapkan berkaitan dengan cross check dan pemberitaan yang seimbang. Begitu pula analisis yang diberikan para ahli masih berkutat pada pandangan hitam-putih dan partisan. Sementara pandangan jernih yang mengedepankan uraian logis, ilmiah, dan universal terpinggirkan.

Sebenarnya praktik otorianisme yang berjalan selama ini telah banyak dikritik para akademisi, meski terbatas pada buku teks. Kho Boo Teik, Francis Loh, dan Mohammad Yusoff adalah sedikit sarjana yang mengambil posisi netral dalam menilai pertarungan politik di Malaysia, meski terkadang yang disebut terakhir ini sering dikutip pernyataannya yang menguntungkan pemerintah.

Demikian pula sikap kritis mahasiswa semakin tumbuh, seiring meluasnya akses mereka terhadap internet yang menjadi lahan subur pemikiran alternatif. Pemerintah tak mampu bersikap keras dengan menyetop penyebaran informasi di dunia maya, sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan menu lain dalam memenuhi rasa ingin mereka tahu terhadap isu-isu penting. Ya, dunia nyata telah tunduk pada dunia maya.

Media Alternatif

Salah satu faktor yang menjungkalkan kekuasaan BN di beberapa negeri bagian adalah suara kaum muda terpelajar. Kelompok ini relatif mandiri dalam menyerap informasi. Bagi mereka, berita televisi dan surat kabar yang memihak tentu bukan pilihan menarik. Meski ada sedikit media yang mencoba untuk menyuguhkan pendapat yang seimbang, seperti The Sun, Aliran, dan buletin yang diterbitkan oleh beberapa LSM. Mereka telah menghukum BN-UMNO dengan tidak memilih pada pemilu ke-12, seraya berharap kemunculan suasana baru.

Isu-isu yang dianggap sensitif oleh media utama dikupas lebih berhati-hati oleh media alternatif. Tentu saja hanya kalangan terpelajar yang bisa mengakses informasi di atas. Tapi jumlah mereka yang relatif besar memperbesar dukungan terhadap pihak yang dianiayai oleh pemerintah secara politik.

Kini, sudah saatnya media tidak lagi menjadi corong satu pihak tanpa memberi ruang bagi sebuah perbincangan yang adil dan terbuka. Penyensoran terhadap isu-isu penting hanya akan melahirkan hiperbolisasi terhadap persoalan yang diributkan. Inilah momentum bagi media untuk membuka diri bagi terciptanya komunikasi yang efektif dan tidak berat sebelah. Sekarang media telah memulai langkah baru dan harus selalu merawatnya, agar tak kembali layu. (32)—

--Ahmad Sahidah, graduate research assistant dan kandidat doktor Ilmu Humaniora, Universiti Sains Malaysia.

Berkah "Kemenangan" Oposisi

Sumber: Seputar Indonesia [11/3/08]

Selasa, 11/03/2008
Berita utama surat kabar Tanah Air hampir seluruhnya memberitakan ”kemenangan” partai oposisi, Barisan Alternatif, yang terdiri atas komponen utama Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Islam se-Malaysia (PAS).

Mereka juga memberikan perhatian yang istimewa kepada Anwar Ibrahim. Tampak secara tersirat surat kabar kita menyambut baik kekalahan Barisan Nasional (BN) di dalam pemilihan umum ke-12 ini. Sementara koran utama di negeri tetangga hanya menyisakan sedikit ruang bagi tokoh oposisi yang pernah memegang jabatan wakil perdana menteri itu.

Halaman utama memberikan keistimewaan kepada Abdullah Badawi dan persiapan pelantikan sebagai perdana menteri (PM) oleh Raja Agung. Namun,The Sun(10/3/08) di halaman tengah memuat pernyataan Mahathir Mohammad bahwa Abdullah Badawi harus bertanggung jawab atas kekalahan BN dan oleh karena itu mesti segera mundur agar memberikan jalan kepada Muhammad Najib untuk menggantikannya.

Mahathir, Anwar, dan Badawi

Desakan mundur dari Mahathir secara moril memperburuk posisi Badawi. Namun,hari Senin pagi,Pak Lah –panggilan akrab Abdullah Badawi– tetap dilantik setelah sebelumnya menyatakan tidak akan mundur.

Kritik keras Mahathir tentu saja menambah beban Pak Lah makin berat. Meski demikian, seperti biasa, Pak Lah tidak meladeni bekas mentornya itu.Lebih-lebih anak Mahathir, Mukhris Mahathir, yang memenangi pemilihan di daerah pemilihan Jerlun Kedah turut meminta Pak Lah mundur (Harakah Daily, 10/3/08). Sebuah tohokan yang tak pernah terungkap sebelumnya. Bibit perpecahan di tubuh United Malays National Organization (UMNO) mulai bertunas.

Tentu saja, kehadiran Anwar Ibrahim dalam panggung politik layak mendapat perhatian.Meskipun Mahathir menyatakan bahwa bekas anak buahnya ini masih relevan, dia tidak akan menjadi PM.

Lain halnya dengan prediksi Shamsul Amri Baharuddin, analis politik Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurutnya, Anwar bisa menjadi PM dalam 10 tahun yang akan datang. Dengan sigap Anwar pun menegaskan dalam jumpa pers yang banyak dihadiri agensi berita luar negeri bahwa dia akan mengorganisasi oposisi di parlemen. Sebuah isyarat bahwa bekas aktivis mahasiswa itu akan menjadi ikon bagi gerakan perlawanan terhadap dominasi BN.

Demokrasi Mulai Mekar

Jika pada hari pertama setelah pemilu belum muncul analisis mengapa BN mengalami kekalahan terburuk dalam sejarahnya, hari kedua surat kabar utama, Utusan, Berita Harian, New Strait Time, dan The Star,menurunkan beberapa analisis tentang suara protes rakyat terhadap partai koalisi yang berkuasa, yaitu UMNO, Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC).

Banyak analis yang mengemukakan bahwa mayoritas diam (silent majority) sedang menunjukkan taringnya dengan mengalihkan dukungannya kepada partai oposisi. Mereka merasa muak dengan provokasi BN yang keterlaluan di media cetak dan televisi tentang kelemahan oposisi.

Sikap jumawa ini justru mendatangkan tanggapan antipati, bukan simpati. Belum lagi proyek serbamega yang dilancarkan secara gencar seperti pembangunan ekonomi koridor utara, Sabah, dan koridor selatan tak menyentuh langsung kehidupan mereka.Harga barang tetap naik,kejahatan meruyak,dan korupsi juga merebak.Bahkan,beberapa hari menjelang pemilu, para elite BN secara kompak menyuarakan hal yang sama,keburukan Anwar Ibrahim.

Ternyata, pihak oposisi telah membaca masalah ini dengan baik. Mereka berhasil mengangkat isu negara kesejahteraan (welfare state) untuk memberikan warna yang berbeda dalam mengurus negara. Jika akhirnya mereka memperoleh kursi yang cukup meyakinkan, sekarang justru mereka memulai babak persaingan baru dalam merebut hati pemilih pada masa yang akan datang.

Sekarang partai oposisi telah mengambil ancang-ancang untuk menunjukkan kesungguhannya dalam menawan hati rakyat.Tan Sri Khaled Ibrahim, Menteri Besar Selangor (setingkat gubernur) dari PKR telah menyatakan bahwa dia akan mengevaluasi kerja pemerintah dalam 100 hari (The Sun,10/3/08).Demikian juga Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal DAP.

Dia menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan yang ramah investor untuk mempertahankan Pulau Pinang sebagai pusat industri. Tentu ini bisa dipahami karena pulau yang dikenal dengan sebutan Mutiara ini menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Tampaknya oposisi tidak latah merayakan kemenangan. Mereka justru menjadikan awal kemenangan ini sebagai permulaan untuk mencitrakan diri sebagai partai berkuasa yang langsung bekerja. Bisa jadi, ini untuk menepis kritik BN selama ini bahwa oposisi tidak akan bisa mengurus ekonomi seperti yang telah dilakukan BN selama 50 tahun.

Keseimbangan Baru

Televisi dan surat kabar telah memberikan porsi pemberitaan untuk oposisi (di sana disebut pembangkang) meskipun kadang tidak digambarkan sebagaimana BN divisualisasikan dan dinarasikan.Namun,paling tidak ini akan membuka ruang bagi masyarakat menerima informasi yang seimbang.Jika BN masih memonopoli pemberitaan di TV dan surat kabar utama, koalisi yang memerintah sekarang ini justru mengulangi kesalahan yang sama.

Bahkan, di kampus yang sebelumnya relatif sepi dari perbincangan politik, di depan perpustakaan saya mendengar anak S-1 telah berani bersuara dan berbicara politik. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa kemenangan oposisi akan memungkinkan kontrol (fungsi checks balances) berjalan. Dengan riang mereka berceloteh tentang tingkah polah pemimpin politik.

Seakan-akan belenggu secara perlahan mulai terlepas. Peristiwa 8 Maret telah memantik keberanian bersuara setelah selama ini dibekap atas nama stabilitas. Pendapat pakar politik telah dikutip apa adanya.Tidak sepertinya sebelumnya di mana analisis mereka diedit untuk menegaskan seakan-akan mendukung pemerintah.

Padahal, orang yang sama juga dikutip oleh media lawan yang memberikan angin pada oposisi.Saya sendiri mendengar langsung dari salah seorang dosen politik yang diwawancarai TV bahwa pernyataannya telah disunting secara serampangan.Pesan utama digunting tanpa ampun. Nah, sekarang masanya bagi BN untuk mengakhiri dominasi secara berlebihan.

Kemenangan oposisi seharusnya mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengangkangi kebebasan rakyat. Tentu dengan suara yang tidak mencapai 2/3 akan membuat parlemen dari BN akan kesulitan memaksakan kehendaknya karena berhadapan dengan banyak tantangan Barisan Alternatif.

Di sinilah kontestasi benar-benar diuji oleh akal sehat dan pertimbangan kepentingan rakyat.Negara tetangga kita ini benar-benar telah memasuki era baru sebelum menjadi negara maju pada tahun 2020.(*)

Ahmad Sahidah Graduate Research Assistant dan Kandidat Doktor Ilmu Humaniora Universitas Sains Malaysia

Kemenangan Badawi dan Gugatan Oposisi

Senin, 10 Mar 2008 (Jawa Pos)

Oleh Ahmad Sahidah

Kemenangan Barisan Nasional (BN) pada pemihan umum ke-12 telah diprediksikan sebelumnya. Mesin politik, media, dan uang yang lebih kuat menempatkan UMNO, MCA, dan MIC di atas seteru politiknya, PKR, PAS, serta DAP dalam Barisan Alternatif (BA). Namun, ramalan bahwa BA akan memperoleh suara signifikan juga terbukti. BA sekarang mengantongi modal untuk menggugat dominasi BN di parlemen.

Lalu, setelah kemenangan BN itu, apa yang bisa dilakukan kaum Melayu di tengah makin menguatnya tuntutan kesetaraan kaum Tionghoa dan India? Mungkinkah Malaysia sebagai "bangsa" bisa diwujudkan setelah ketiga etnik tersebut berhasil membangun koalisi, sedangkan di barisan seterunya juga bergabung komposisi yang sama?

Memang, di kalangan elite, kita akan mudah melihat kekompakan para pemimpinnya. Tapi, di akar rumput, ada tembok tebal yang menghalangi mereka untuk berbaur. Perbedaan ketiga kelompok tersebut sangat mencolok karena berkaitan dengan ras, agama, bahasa, serta budaya.

Syafi’i Ma’arif, mantan ketua umum Muhammadiyah, pernah menulis di harian Republika (14/7/07) bahwa di tengah keberhasilan kehidupan ekonomi Malaysia, apakah sebagai bangsa mereka juga berjaya? Pertanyaan retorik yang diajukan sebagai ucapan selamat kemerdekaan ke-50 untuk negeri tetangga.

Secara politik, hubungan pragmatis antaretnik, Melayu, Tionghoa, dan India, berjalan baik. Kekompakan koalisi BN yang memerintah sejak awal kemerdekaan mampu menempatkan negeri jiran itu diperhitungkan sebagai negara yang melaju pesat. Kemajuan industri di bidang pariwisata, perminyakan, elektronik, dan perkebunan patut ditiru negara lain.

Tapi, apakah keberhasilan itu akan melahirkan integrasi etnik dalam kehidupan sosial? Persoalan tersebut telah dipikirkan para sarjana sejak sebelum kemerdekaan. Institut Integriti Malaysia merupakan salah satu lembaga yang dibangun untuk mewujudkan warga negara yang mempunyai integritas, daya tahan, dan penghayatan terhadap nilai-nilai universal. Demikian pula, Latihan Khidmat Negara yang menyerupai wajib militer merupakan ikhtiar untuk mengintegrasikan berbagai kaum dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dunia Baru

Jika kegagalan Barisan Nasional dianggap tsunami bagi partai berkuasa, tidak demikian bagi rakyat Malaysia. Mungkin benar apa yang dikatakan Shamsul Amri Baharuddin dalam wawancara televisi TV3 sebelum pemilu bahwa Abdullah Badawi telah membuka keterbukaan dan harus menanggung risiko dengan makin beraninya kelompok oposisi berteriak.

Namun, Badawi telah berada di jalan yang benar. Sebab, kata analis politik Universiti Kebangsaan Malaysia itu, sudah waktunya pemerintah membuka keran kebebasan. Jika tidak, ia akan berbahaya karena kelompok penentang akan makin tak terkendali.

Bagi saya, hasil pemilu kali ini bisa dikatakan menjadi kemenangan Abdullah Badawi pribadi yang telah membuka pintu demokrasi, sekaligus kemenangan rakyat yang telah membalikkan kepongahan koalisi berkuasa dengan tidak menyisakan sedikit pun media cetak dan massa bagi partai lawan. Jelas-jelas, rakyat tak lagi bisa dicekoki kisah keberhasilan BN tanpa memberikan tempat yang adil bagi oposisi, yang juga sebagai warga Malaysia yang sah.

Dengan kemenangan meyakinkan oposisi di sejumlah negara bagian, peta politik negeri tetangga akan berubah. Setidaknya, itu dimulai dengan perubahan drastis pemberitaan surat kabar yang dikuasai pemerintah dan kroninya. Mereka memberikan ruang yang lebih besar untuk oposisi dan memuat pengakuan akan kekalahannya. Demikian pula, televisi turut merayakan kemenangan oposisi, meski dengan jatah penayangan yang terbatas.

Dengan terlepasnya empat negara bagian kepada pihak oposisi, komposisi politik akan berubah total. Dua negeri bagian, Selangor dan Penang, merupakan pusat ekonomi yang menyangga pertumbuhan negeri jiran tersebut. Keduanya telah dikuasai pembangkang, yang tentu akan memaksa partai berkuasa nanti untuk berbagi kue pembangunan. Sementara Kedah dan Perak mencerminkan representasi suara Melayu dan Tionghoa.

Namun, kendali tetap berada di tangan Melayu. Bahkan, Anwar Ibrahim pun tidak bisa seenaknya mewujudkan ide progresifnya tanpa memedulikan konstituen Melayu yang masih ingin mengekalkan statusnya sebagai pemilik Malaysia, sebagaimana telah dimaktubkan dalam konstitusi dan dasar negara.

Jauh dari hiruk-pikuk hasil pemilu, sebenarnya kaum Melayu menghadapi dilema besar. Keistimewaan yang disandang mereka sejak kemerdekaan senantiasa digugat puak lain sejalan dengan makin terbukanya kebebasan.

Sementara di sisi lain, Melayu muslim masih mengandaikan bahwa negara Islam merupakan alternatif untuk membangun negara yang lebih sejahtera, adil, dan aman. Tak disangkal, politik identitas telah mengakar dan menghambat integrasi sejati. Itulah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh unsur masyarakat pada masa mendatang.

Akhirnya, di tengah kekalahan memalukan BN, sebenarnya ini adalah berkah tersembunyi bagi Malaysia. Sebagai negara yang mencanangkan diri sebagai negara maju pada 2020, negara tetangga itu telah memulai sebuah langkah tepat dengan "lahirnya" perimbangan kekuasaan.

Diharapkan, secara perlahan, kekangan berekspresi dan berorganisasi akan dilonggarkan. Tak ada lagi penguasaan media yang berlebihan, sehingga kontrol dari publik bisa dilakukan dan manipulasi oleh elite makin tergerus. Selamat datang Malaysia baru!

Ahmad Sahidah, Graduate Research Assistant dan kandidat doktor ilmu humaniora Universitas Sains Malaysia