Mempersoalkan Selebritas Politik

Seputar Indonesia, Saturday, 13 March 2010

Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang rancangan anggaran jalan-jalan DPR untuk tahun 2010 senilai Rp100 miliar cukup menghentak akal sehat. Meski Maruarar Sirait, anggota badan anggaran,membenarkan kunjungan ke luar negeri––asalkan dapat dipertanggungjawabkan––, tetap timbul pertanyaan: hasil seperti apakah yang ingin disuguhkan? Bukankah hal serupa sebelumnya hanya berbuah kritik keras dari masyarakat? Tidak saja hanya memanjakan pelesiran, para anggota Dewan yang terhormat itu justru lebih menikmati berbelanja di toko ternama dan hanya beberapa jam memenuhi tugas kunjungan kerja. Itu cerita dulu ketika anggota Dewan yang berkunjung ke Negeri Kincir Angin diprotes mahasiswa. Naga-naganya, gelagat yang sama sudah tampak. Perilaku politikus sekarang ini bersinggungan dengan hal ihwal selebritas. Jika selebritas dipahami sebagai pribadi yang namanya mendapatkan perhatian masyarakat luas, politikus layak menyandang gelar itu. Siaran langsung Panitia Khusus (Pansus) Bank Century telah membuat wakil rakyat sadar atas kehadiran kamera. Seperti dinyatakan oleh J Gamson dalam Claims to Fame: Celebrity in Contemporary America, penampilan tokoh politik untuk mendapatkan perhatian publik telah mendorong mereka untuk meminjam teknik-teknik secara langsung dari selebritas hiburan. Seperti penghibur, politikus dilatih, ditangani, didandani secara hati-hati agar “terang-benderang”. Tentu, panggung yang memenuhi ruang untuk tampil total adalah “drama” Pansus Century. Layaknya persembahan, penyelenggaraan “hiburan” ini berbiaya mahal, Rp5 miliar. Para pemainnya mempunyai pelbagai watak, protagonis, antagonis, dan pragmatis. Yang terakhir bisa dikatakan sebagai tokoh figuran, yang tampil hanya untuk melengkapi alur cerita. Dengan banyak kamera, mereka tampil sempurna, yaitu memerankan tokoh yang sedang melawan kejahatan.Masalahnya, plot itu berkembang dan skrip pun kadang berubah. Sebagian kelompok tetap berpendirian teguh dan yang lain berubah. Mungkin, kesetiaan mereka hanya untuk tema yang telah melekat pada profesi ini, mendahulukan kepentingan kelompok. Nah, karena tanpa skrip, para pemain kadang banyak melakukan improvisasi. Tentu, di tengah perhelatan, pemain lain turut meramaikan suasana untuk membuat kejutan. Kemunculan Andi Arief, staf ahli Presiden,membongkar rahasia aktor utama tentu mengejutkan banyak kalangan.Tidak saja karena tugas mantan aktivis ini seharusnya berkait dengan penanggulangan bencana alam, tetapi juga lantaran mantan pentolan Partai Rakyat Demokratik tersebut ternyata mempunyai akses luar biasa terhadap cerita buruk “hero”.Meski demikian, cerita Pansus ini tetap tidak keluar dari pakem dalam sebuah drama, ketegangan sebelum kisah usai. Mendongkrak Citra Para aktor harus tampil maksimal agar lakon mereka bisa memaksa penonton untuk tidak beringsut dari tempat duduk. Selain menghibur, sedu sedan mereka juga tak jarang membuat haru pemirsa. Malah, kemarahan pelakon dibuat tampak alamiah agar mampu menguras emosi penonton. Namun, pada waktu yang sama, tontonan itu sekaligus dituntut sebagai tuntunan. Ia mengusung sejumlah pesan dan makna. Hiburan yang gagal untuk memenuhi tuntutan yang terakhir ini layak disebut berselera rendah. Nah, drama Pansus kemarin telah memperlihatkan secara langsung kepada pemirsa. Tak ada penyuntingan sehingga tingkah laku mereka bisa dinilai secara utuh. Karakter mereka terlihat jelas di layar kaca. Disengaja atau tidak, pertengkaran Ruhut Sitompul, wakil Partai Demokrat, dan Gayus Lumbuun, wakil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, betul-betul menghasilkan drama yang menegangkan. Di luar asas kepatutan, mimik mereka tak ubahnya pelakon sinetron kita yang gemar mendramatisasi adegan pertengkaran. Sayangnya, dialog yang keluar tak mencerminkan watak sebagai kaum terpelajar. Alih-alih menjernihkan masalah, mereka telah menjadikan panggung itu untuk menunjukkan kekuatan. Namun, di luar perseteruan ini, mereka mempunyai kesamaan, menampilkan selera berbusana yang memukau. Di luar urusan mengorek informasi, anggota DPR juga mempertimbangkan penampilan diri. Andi Rahmat dari Partai Keadilan Sejahtera harus merogoh kocek Rp5–7 juta untuk sepasang jas.Tak hanya itu, layaknya kaum metroseksual yang kontras di bagian lingkar lengan dan leher, wakil PKS dalam Pansus ini juga tampil maksimal dengan mencocokkan warna pakaian dan sepatu. Berbeda dengan Ruhut Sitompul, istrinya, Diana Leovita, biasa mendesain busana dan mengatur seluruh tampilan, termasuk pilihan warna, agar sang suami terlihat cerah.Untuk memenuhi selera ini, Ruhut menegaskan istrinya harus berbelanja bahan pakaian hingga ke India dan Thailand. Untuk tas,mereka menggemari Louis Vuitton. Saya tidak tahu, apakah kenaikan gaji mereka yang hampir menyentuh 100% akan makin memanjakan selera mode mereka. Menagih Janji Jika Andi Rahmat ingin dicitrakan sebagai politikus muda yang segar,i dealis,dan penuh energi, maka penampilan modis itu adalah jawaban yang paling mudah dilihat. Tampaknya, politikus yang lain juga berlaku sama.Tidak ada yang salah, tetapi jauh dari itu, tanggung jawab besar ada di pundak mereka berkait dengan fungsi pengawasan, penganggaran, pengesahan undang-undang dan sebagai wakil konstituen. Sejatinya tugas mereka lebih menuntut kesigapan dan ketulusan, bukan apa yang mereka pakai. Namun, apa mau dikata,demam selebritas juga dialami para wakil rakyat. Bagaimanapun,Pansus Century sedikit banyak memenuhi fungsi yang melekat pada Dewan. Paling tidak, perlawanan oleh pihak yang merasa dijadikan sasaran telah membuka kebobrokan lain dalam penyelenggaraan negara. Orang pun tahu bahwa dalam memenangi pertarungan ini, segala cara dilakukan, yang muaranya membuka borok lawan. Di tengah perjalanan pemeriksaan, ternyata petinggi yang tampil membela rakyat itu tersandung dengan penilapan pajak, demikian pula orang yang diamanahi untuk memeriksa keuangan malah lebih asyik mengumpulkan hibah. Celakanya lagi, pemberi hibah itu bersuara dan justru membuka persekongkolan penguasa dan pengusaha. Sepertinya, drama ini telah berhasil membuka kotak pandora di mana banyak kejahatan berhamburan. Demikian juga dengan anggaran yang dibuat Dewan. Sejatinya uang negara itu dialokasikan untuk kepentingan khalayak. Anggota Dewan mempunyai penghasilan lebih dari cukup untuk hidup normal, bahkan untuk jalan-jalan. Menggunakan anggaran untuk melancong ke luar negeri dengan alasan kunjungan kerja atau yang lain ternyata tidak berbuah kebaikan, karena itu kedok untuk menghabiskan uang negara saja.Tidak lebih. Sebagai perantara, mereka seharusnya mempertanggungjawabkan kepada konstituen bahwa suara pemilih telah disalurkan.Tanpa pertanggungjawaban ini, mereka gagal dan rakyat bisa menghukum dengan tidak memilihnya lagi dalam pemilihan umum. Sekarang, kuasa di tangan rakyat,bukan? Sayangnya, merujuk pada survei yang dilakukan Asia Foundation pada 2003, hanya 20% yang mengetahui peran DPR sebagai representasi kepentingan pemilih. Bagaimanapun, ini juga berkait dengan sistem distrik proporsional yang memungkinkan satu daerah pemilihan mengirimkan wakil lebih dari satu orang. Berbeda dengan sistem dua partai yang mengandaikan satu lawan satu sehingga wakil itu mencerminkan kepentingan kawasan tertentu. Meskipun calon yang lolos meraih kemenangan atas tiket partai dari sebuah koalisi,sejatinya ia harus menang atas konstituen tanpa dibebani kepentingan sempit partai. Di sini,rakyat dituntut untuk secara cerdas menilai wakilnya karena bisa dikatakan hampir seluruh waktu wakilnya diwakafkan pada pelayanan terhadap konstituen. Memang harus diakui bahwa masyarakat kebanyakan masih terjebak pada sandiwara politik yang dangkal. Namun bukankah ini harus berakhir?(*) Ahmad Sahidah Ph.D Postdoctoral Research Fellow di Universitas Sains Malaysia