Menanti Cemas Anwar Menjadi PM

WACANA

07 Agustus 2008

• Oleh Ahmad Sahidah

PERNYATAAN resmi Anwar Ibrahim untuk kembali ke gedung parlemen melalui pemilihan umum sela (di Malaysia disebut pilihan rayat kecil) di hadapan media dalam dan luar negeri menarik perhatian banyak orang (31/7/08).

Istrinya, Dr Wan Azizah, telah mengosongkan kursi parlemen Permatang Pauh guna memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menggantikannya (Suara Merdeka, 4/08/08). Hal itu dilakukan demi mewujudkan tujuan oposisi membentuk pemerintahan baru (Berita Harian, 01/8/08).

Dua minggu sebelumnya, ikon reformasi tersebut mengulang kembali keyakinannya bahwa pada 16 September 2008, Pakatan Rakyat, koalisi partai oposisi yang dipimpinnya, akan menggulingkan Barisan Nasional (BN), pemerintah berkuasa. Artinya, dalam waktu tak lama lagi dia akan melenggang ke Puterajaya, kantor perdana menteri.

Tentu, Anwar bertaruh dengan penyebutan tanggal peralihan kekuasaan politik yang disebut banyak pengamat sebagai paling panas dalam sejarah Malaysia. Namun, pesannya jelas, bahwa mantan wakil perdana menteri (PM) itu menyampaikan tantangan kepada calon PM versi pemerintah, Mohammad Najib.

Perpecahan UMNO

Dengan gamblang, beberapa hari sebelumnya koran The Star meletakkan foto Anwar dan Najib berhadapan dengan huruf besar head on. Ya, genderang perang sesungguhnya telah ditabuh.

Kemungkinan Anwar untuk menjadi orang terkuat di Malaysia menggelinding bagai bola salju setelah mantan PM Mahathir menyebut Najib pengecut karena selalu mengiyakan kemauan bosnya, Abdullah Badawi (The Sun, 22/4/08).

Namun Najib berkilah, bahwa sikap itu diambil karena Deputi PM itu tidak ingin mengulang sejarah perpecahah United Malay National Organization (UMNO) pada 1987-an. Penyebutan Rais Yatim, Menteri Luar Negeri, layak menjadi PM dibandingkan dengan Najib oleh Mahathir makin memecah belah UMNO. Ternyata, kesetiakawanan tidak bisa diharapkan dalam dunia politik, mengingat dulu Rais Yatim adalah ”seteru politik” Tun Mahathir.

Meskipun Malaysia mempunyai banyak undang-undang (UU) yang mengandaikan otoritas untuk membuat keadaan tertib dan terkendali tanpa halangan, tapi sekarang keadaan telah berubah. Pemerintah tidak bisa lagi meninabobokkan masyarakat karena teknologi telah berhasil menyusupkan informasi yang berbeda dari versi resmi melalui saluran internet.

Demikian pula, oposisi mempunyai taring untuk tidak seenaknya dianggap angin lalu, seperti sebelumnya. Pendek kata, pemerintah dan oposisi sama-sama mempunyai kekuatan untuk saling melepaskan pukulan.

Harus diakui, dengan angka inflasi yang tinggi dan pengangguran membengkak, masyarakat mulai terbuka menyatakan ketidakpuasannya. Usaha pemerintah untuk menangani masalah itu telah dilakukan agar tidak makin mengurangi kepercayaan masyarakat.

Meskipun secara umum keadaan masih bisa dikendalikan, mengingat mesin birokrasi berjalan efektif dan mampu mewujudkan program mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui subsidi langsung kepada nelayan dan pemilik kendaraan, namun kehendak terhadap perubahan turut menguat.

Selain masalah ekonomi, di dalam persaingan politik pencitraan, pemerintah juga mencoba menahan laju Anwar. Syed Hamid Albar, Menteri Dalam Negeri, mengundang 96 diplomat untuk menjelaskan bahwa kasus sodomi yang ditimpakan kepada Anwar Ibrahim bukanlah konspirasi, melainkan pemenuhan terhadap keadilan masyarakat.

Hebatnya, surat kabar arus utama yang pro-pemerintah memberitakan bahwa mereka bisa menerima penjelasan pemerintah (Berita Harian, 24/7/08). Tentu, langkah itu diambil setelah Amerika Serikat (AS) selalu menekan Kuala Lumpur untuk berlaku adil terhadap Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat. Belum lagi, pembelaan Turki terhadap Anwar jelas-jelas membuat pemerintah terdesak, karena negara bekas Kekhalifahan Utsmaniyyah itu merupakan negara Islam yang terkuat.

Saran untuk Anwar

Menurut saya, Anwar tidak perlu terburu-buru. Jika dia berhasil membujuk paling tidak 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional asal Sabah Sarawak melompat ke Pakatan Rakyat, maka langkah itu adalah pengkhianatan terhadap suara rakyat. Bagaimanapun konstituen di negara bagian tersebut telah memilih calon legislatif untuk mendukung Barisan Nasional pada pemilihan umum (pemilu) ke-12.

Kalau bersikap jantan, Anwar akan lebih memilih menjadi anjing penjaga (watchdog) di parlemen dan memimpin kelompok penekan (pressure groups) terhadap pemerintah setelah memenangi pemilihan sela dan menunggu empat tahun lagi pada pemilu ke-13. Apatah lagi, bekas aktivis mahasiswa itu pernah mengungkapkan bahwa dia memerlukan dukungan yang meyakinkan untuk menjadi orang nomor satu.

Saya sendiri telah mengirim pesan kepada Anwar melalui fasilitas friendster, tapi hingga kini tidak ada respons dari pengelola media ikon demokrasi tersebut. Hal yang senada sebenarnya juga diungkapkan oleh para koleganya di koaliasi Pakatan Rakyat, yaitu Democratic Action Party (DAP) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS), bahwa perampasan kuasa melalui lompat partai adalah cacat secara moral.

Tidak bisa dinafikan, mereka yang menyatakan keinginannya bergabung dengan Anwar sebenarnya hanya ingin meraih kursi menteri dan posisi kunci yang lain setelah sebelumnya tidak tercapai melalui Barisan Nasional.

Hal lain yang perlu diperhatikan, pemerintah kini telah banyak berubah. Abdullah Badawi, perdana menteri ke-5 Malaysia itu, telah berinisiatif untuk melakukan reformasi di pelbagai bidang. Pembentukan komite kehakiman untuk memilih hakim yang jujur dan pembentukan komite bagi pemberantasan korupsi yang tidak dapat diintervensi pemerintah, hakikatnya adalah buah dari reformasi yang dicita-citakan Anwar Ibrahim. Lalu, apalagi yang diinginkan oleh tokoh dari Pulau Pinang itu? Mari kita tunggu perkembangan politik di negeri jiran tersebut.(68)

–– Ahmad Sahidah, kandidat doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia.