Pasukan yang dimaksud adalah tim sepakbola mahasiswa Irak di kampus. Mereka tampil dalam pertandingan futsal untuk merayakan hari mahasiswa pascasarjana Universitas Sains Malaysia. Meski matahari hampir bergeser tepat di atas kepala, pemain tetap bersemangat untuk terus mengocek bola.
Koran Jakarta, 6 Februari 2010
Ahmad Sahidah
Postdoctoral Research Fellow pada Universitas Sains Malaysia
Tahun 2009 lalu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengiklankan visit Indonesia 2009 di televisi 3 Malaysia, kotak kaca yang paling banyak ditongkrongi warga jiran. Dengan menggunakan ikon Adibah Noor, artis lokal ternama, diharapkan keindahan negeri ini akan lebih mudah dipahami warga di sana. Beberapa situs yang ditampilkan di antaranya adalah Tanah Abang, Ancol, TMII, dan Museum Jakarta. Lalu, pada iklan berikutnya juga ditawarkan Yogyakarta dan Makasar. Tentu, pemilihan Jakarta adalah wajar mengingat ibu kota tesebut merupakan daerah tujuan wisata pertama setelah Bali. Pengambilan gambar lokasi yang apik tentu akan menerbitkan liur siapapun untuk segera bisa menikmati kota yang dulunya bernama Batavia.
Saya mencoba membuka situs yang memberikan informasi tentang dunia turisme Jakarta di alamat www.tourism-jakarta.go.id. Dengan memberikan empat kategori besar, kuliner, situs bersejarah, budaya dan pusat belanja, para wisatawan diharapkan bisa leluasa dalam memilih pelbagai menu yang ditawarkan. Dengan tulisan Enjoy Jakarta, pihak terkait ingin menampilkan pesan bahwa di sinilah para ‘wisatawan’ akan menikmati suguhan yang ditawarkan. Sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, akses ke pendidikan dan rumah sakit belum bisa dibuka, hanya tertulis coming soon. Padahal dua yang terakhir ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dalam kedua bidang yang dimaksud.
Tapi, masalahnya, pintu masuk ke Jakarta, Bandara Internasional Soekarno Hatta, menimbulkan rasa tidak nyaman. Padahal, inilah gerbang pertama yang menerima kedatangan orang luar. Selain atapnya rendah, pemilihan warna gelap memberikan kesan muram dan desain interior dan eksterior yang tak jelas, apakah tradisional atau modern mengganggu pemandangan. Bandingkan dengan Kuala Lumpur Internasional Airport (KLIA) yang sepenuhnya mengadopsi desain modern dengan langit-langit yang menjulang tinggi. Siapa pun yang datang akan merasa bernapas lega, meskipun begitu banyak penumpang berhamburan. Dengan warna terang, ruangan tampak luas, berbeda dengan warna gelap yang membuat ruang terasa sempit.
Negara tetangga ini sebenarnya bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan dunia pariwisata di sini. Tidak saja negara bekas jajahan Inggeris tersebut mampu mendatangkan turis hingga 20 juta, angka yang hampir menyamai jumlah penduduknya, tetapi kemampuan kerjasama antardepartemen untuk menyukseskan program visit Malaysia. Dalam sebuah kesempatan, saya bersama mahasiswa Indonesia pernah mengalami kejadian unik. Dalam sebuah perjalanan ke Cameron Highland, sebuah puncak wisata di daerah Pahang, tempat kelahiran Siti Nurhaliza, kami dihentikan oleh polisi, yang ternyata tidak melakukan razia, melainkan membagikan souvenir bertuliskan visit Malaysia 2007. Sesuatu yang tak biasa terjadi di sini.
Tak ada kemacetan yang parah menuju Cameron Highland seperti Puncak Bogor. Jalannya lebar dan pengguna jalan tertib. Kami pun bisa menikmati kebun teh dengan leluasa, selain pelbagai tanaman buah-buahan. Boleh dikatakan, sebagian besar pengunjung adalah orang lokal. Ini disebabkan promosi yang genjar dari kementerian pelancongan untuk mengajak warganya menikmati hari libur atau di sana lebih dikenal dengan cuti. Setiap pengunjung tentu merasa nyaman karena bisa berjalan tanpa diganggu penjual asongan sebagaimana banyak tempat wisata di sini. Bukankah kenyamanan itulah yang dicari pelancong? Adalah tidak keliru jika Mahathir Muhammad, bekas Perdana Menteri Malaysia, menyebut Jakarta sebagai frenetic life (kehidupan hingar bingar) dalam blognya (25/1/10), dan bahkan menyarankan warganya untuk ke Makasar, di mana banyak ditemukan pantai yang cantik, penginapan yang indah, makanan lain yang melimpah dan penduduknya yang ramah.
Keberhasilan Malaysia dalam mengelola pariwisata sepatutnya mendorong pihak terkait di sini untuk mempertimbangkan sebagai negara contoh. Dengan karakter pengelola yang sama, yaitu dunia Melayu, selayaknya Jakarta mampu bersaing secara sehat dengan Kuala Lumpur untuk meraup devisa dari sektor ini. Apatah lagi, kekayaan budaya, luas area dan kebebasan Jakarta melebihi ibu kota Malaysia, sehingga para wisatawan akan lebih banyak memilih destinasi yang dinginkan. Mungkin juga, para anggota dewan perwakilan rakyat perlu melirik Kuala Lumpur untuk melakukan studi banding, selain dekat juga tidak mahal. Daripada jauh-jauh ke Amerika atau Eropah, para wakil rakyat itu tentu lebih layak mencari perbandingan ke negara tetangga.
Teman Malaysia saya, Aqil Fithri, tampak tidak bisa menyembunyikan kekesalannya bahwa dia harus banyak menghabiskan waktu di jalan. Selain transportasi yang terbatas, ketertiban acapkali diterabas sehingga membuat kebat-kebit penumpang. Adalah tidak salah jika, Paman Tyo, pemilik blog www.antyo.rentjoko.net ini, menyatakan bahwa masalah di Jakarta adalah jarak, transportasi dan waktu (9/9/09). Pengalaman saya sendiri menikmati angkutan umum di Jakarta menegaskan masalah tersebut. Tak hanya itu, saya acapkali disergap waswas. Tidak saja pengemudi menjalankan angkutan umum dengan ugal-ugalan, tetapi jarak antara kendaraan yang begitu dekat.
Nah, jika moda transportasi dan prilaku pengendara tidak diperbaiki, maka ia akan menjadi berita buruk bagi calon wisatawan yang lain. Malah, dana besar yang digelontorkan oleh pihak pariwisata untuk mendongkrak jumlah wisatawan akan mubazir. Padahal Maskapai Penerbangan Air Asia jurusan Kuala Lumpur dan Jakarta telah melayani rute ini sebanyak enam kali, sebuah jadual penerbangan yang cukup padat untuk menjaring wisatawan asal negeri tetangga. Demikian pula, jika tingkat kenyamanan tak kunjung membaik, maka upaya menaikkan pendapatkan dari sektor pariwisata sia-sia. Padahal, biaya untuk menjual Jakarta di luar negeri cukup besar. Bagaimanapun, Rhenald Kasali, pakar manejemen UI, mengusulkan bahwa pemerintah harus lebih serius untuk menggarap potensi kedatangan wisatawan dari negara tetangga.
Jauh dari itu, kematangan warga di sini dalam mengungkapkan pendapat perlu dipertimbangkan kembali. Kecenderungan anarki masyarakat dalam melakukan aksi hanya berbuah citra tidak aman bagi negeri ini. Demikian pula, tindakan ngawur Benteng Demokrasi Rakyat melakukan aksi sweeping (di sana disebut sapu) telah menimbulkan respons emosional dari Kuala Lumpur. Meski hanya dilakukan di Jalan Diponegoro oleh segelintir orang, dampak pemberitaan di media telah menyulap kekhawatiran yan g meluas di kalangan warga serumpun. Bahkan, beberapa agen perjalanan telah membatalkan kunjungan wisatawan Malaysia karena isu yang terakhir ini. Tentu, keadaan yang seperti tidak dinginkan oleh banyak orang. Lalu, mengapa Jakarta tidak membuka pintu lebar-lebar untuk saudaranya dengan ramah?
Ulah calon penumpang yang membuat tak nyaman di bandara Soekarno-Hatta. Kursi yang seharusnya nyaman untuk istirahat telah berubah menjadi tempat onggokan buangan. Padahal, tak jauh dari tempat duduk ini terdapat keranjang sampah.
Sumber: Kontan, 29 Januari 2010
Ahmad Sahidah
Postdoctoral Research Fellow pada Universitas Sains Malaysia
Penggunaan lambang Garuda pada kaos (t-shirt) produk Armani memantik silang pendapat. Sebagian menyambut positif dan yang lain tidak. Uniknya, sila keempat diganti dengan huruf A, inisial dari merk Armani dan yang kelima dengan E, Exchange. Agak susah bahwa pereka kaos ini merujuk pada lambang Garuda Republik Indonesia, karena dalam laman sesawangnya, pihak penghasil pakaian mahal ini mengklaim lambang kaos tersebut terinspirasi dari lambang militer. Namun, lagi-lagi tak jelas disebutkan sumbernya. Tidak dibayangkan jika pelaku dari penjiplakan ini perusahaan Malaysia, mungkin protes meruyak dan bahkan sebagian kelompok masyarakat mendatangi perwakilan negara tetangga itu di Kuningan untuk melempar telur busuk.
Namun, jika kita mencoba menelaah penggantian lambang banteng dengan Armani, tentu tanpa disadari bahwa sila keempat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan, telah digantikan oleh merek pakaian luar, mahal pula. Mungkin, pesan tersirat yang bisa dibayangkan bahwa rakyat di negeri ini tidak lagi dituntun oleh hikmah dan kebijaksanaan, apatah lagi percaya pada hasil keputusan yang ditelorkan oleh wakilnya di Senayan. Masyarakat negeri ini selalu terpukau dengan barang-barang luar, namun anehnya para petinggi negara selalu mengampanyekan cinta produk dalam negeri.
Demikian pula, sila kelima yang digantikan oleh exchange, yang bisa berarti pasar saham, sistem ekonomi yang tidak akrab bagi kebanyakan. Oleh karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah tersandera oleh sistem ekonomi yang tidak bisa diakses khalayak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendek kata, negara ini telah diurus oleh para pemegang amanah yang bisa hanya menyenangkan sebagian kecil dari pemilik sah tanah air ini. Kue pembangunan tak sempat menetes ke bawah karena rakyat adalah objek yang cukup dininabobokkan dengan janji-janji kosong.
Jauh dari upaya untuk mencocok-cocokkan di atas, sebenarnya isu ini merupakan ujian untuk mengetes kematangan warga. Jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, menyatakan rumah mode Giorgio Armani tak semestinya memakai lambang Garuda dalam produknya, tentu dapat dimaklumi. Bahkan langkah lebih jauh yang akan diambil untuk memperkarakank hak paten tentu tak perlu dihalangi. Pendek kata, hal ihwal berkait dengan hak milik perlu diselesaikan secara terukur. Tetapi, apakah memang benar demikian?
Jauh dari sekadar mempertahankan kesucian burung Garuda sebagai simbol negara, kita perlu lebih jauh menggugat apakah kita telah menyucikan nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalam dada burung yang berasal mitologi Hindu itu? Tak dielakkan, banyak orang merasa terganggu dengan pelecehan terhadap lambang-lambang negara, namun pada masa yang sama abai terhadap apa yang sebenarnya diusung dari lambang-lambang itu. Simbol itu sebenarnya merupakan pengganti dari sesuatu yang tidak diungkapkan secara verbal dan diungkapkan dengan tanda yang lain. Pelecehan terhadap nilai-nilai itulah sebenarnya yang seharusnya mendorong penguasa atau siapapun untuk bertindak sigap dan cepat.
Garuda yang selalu diletakkan di atas tembok yang biasanya diapit oleh presiden dan wakil presiden mengandaikan apa yang disebut perangkat agama sipil oleh Robert Bellah, sosiolog terkenal Amerika. Adalah wajar jika banyak orang mempertahankan, bahkan dengan darah sekalipun. Sebuah tindakan yang hampir menyerupai jihad dalam agama. Celakanya, kepekaan masyarakat hanya terpaku pada penyucian simbol, dalam hal ini Garuda, namun gagal memperjuangkank prinsip-prinsip dan cita-cita apakah yang ingin diwujudkan dari perlambangan tersebut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, yang bakal memanggil Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempelajari kasus ini adalah sekaligus menteri yang menerima mobil Toyota Royal Saloon. Jadi, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh kader Partai Amanat Nasional itu? Kalau hanya sekadar ingin tampil gagah karena telah membela simbol negara, bukankah pada waktu yang sama kandungan simbol itu sendiri telah diinjak-injak? Hikmah dan kebijaksanaan apakah yang ada dalam benak menteri itu dengan tindakannya?
Seharusnya, kejadian ini dijadikan pengingat bahwa lambang negara itu telah lama dilupakan. Dengan peristiwa ini, bangsa ini sejatinya menemukan momentum untuk kembali pada common denominator (kalimatun sawa), pengikat bersama, menjadi sebuah negara-bangsa. Jika ke seluruh sila itu dibela dalam pengertian yang sesungguhnya, di mana masyarakat bisa meraih ketenangan spiritual dan kesejahteraan material, mungkin mereka tak hirau dengan isu penjiplakan tersebut. Bisa jadi, karena para pemanggul amanah itu tak bisa mewujudkan janjinya, maka isu ini diangkat untuk menutupi kegagalannya.
Adalah riskan jika pihak tertentu di sini menggugat Armani karena logo yang digunakan tidak sepenuhnya meniru, meski tidak dielakkan ada beberapa yang sama, seperti sayapnya berjumlah tujuh belas dan ekornya delapan, namun penggantian lambang sila dengan huruf A dan E, tentu menjadi celah bagi perusahaan tersebut untuk berkilah. Sejatinya kegigihan untuk membela Garuda dari tangan-tangan usil justeru menjadi tantangan bagaimana seluruh masyarakat untuk menguji apakah kandungan sila itu telah dibela dari pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri? Kalau alpa, mungkin mereka gagal memahami keterkaitan erat atau simbol dan tanda yang diusungnya.
Meski hanya berupa rak dan mukena, ia bercerita sesuatu yang lain. Ini disebabkan letaknya yang tidak biasa, yaitu di sebuah tempat ibadah di ruang tunggu bandara yang tidak memisahkan ruang untuk lelaki dan perempuan, berbeda dengan toiletnya. Nah, pasal pemisahan inilah yang telah memantik silang pendapat di kalangan sarjana Muslim. Apakah pihak Angkasapura terbilang maju dengan tidak melakukan itu, saya pun tak tahu. Boleh jadi, ia hanya berkait dengan pemanfaatan ruang agar maksimal. Tapi, di pagi itu, tak ada orang sama sekali, karena memang jarum jam menunjuk angka 6-an pagi.
Sumber: Jawa Pos, 1 Februari 2010
Oleh: Ahmad Sahidah
MUSYAWARAH Kerja Nasional II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat warga tak lagi melirik partai Islam karena isu keislaman tidak bisa mendongkrak suara. ''Kegagalan ini karena isu keislaman berhenti pada tataran simbol atau ritual semata,'' tegas orang nomor satu partai berlambang Ka'bah, Suryadharma Ali. Karena itu, partai Islam harus mewujudkan program yang lebih membumi, yaitu perhatian terhadap isu ekonomi berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Sekilas, pernyataan tersebut tampak masuk akal. Namun, apakah kehendak pembaruan itu akan dilakukan?
Sekarang masyarakat luas dihadapkan pada tantangan hidup yang makin keras, biaya pendidikan yang mahal, kesehatan yang tak terjangkau, dan lapangan kerja yang sempit. Namun, di tengah keadaan yang memilukan ini, para pemimpin dan panutan menunjukkan kepongahan, menghamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan mewah, seperti rencana pembelian pesawat kepresiden, pagar istana yang berharga miliaran, dan pembelian kapal lagoon yang tak jelas fungsi dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil laut. Belum lagi, kenaikan gaji pejabat 20 persen di tengah keterpurukan hidup rakyat kebanyakan.
Tentu, PPP berhak mengatasnamakan Islam karena secara tegas dinyatakan sebagai partai berbasiskan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, penegasan tersebut tidak dengan sendirinya menafikan politisi yang berada di partai nasionalis. Selagi para politisi muslim menggantungkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut, tanggung jawab mereka sebagai pemanggul amanat tidak dielakkan bersifat religius.
Jadi, persoalannya, seberapa jauh ajaran agama yang bersumber pada kitab suci dan teladan Nabi merembes dalam tindak tanduk mereka di panggung politik. Fondasi kenabian perlu ditegaskan di sini agar alat ukur yang digunakan bisa dijadikan penilaian.
Pesan Tersirat
Pernyataan menteri agama di atas adalah tidak keliru ketika menegaskan bahwa keislaman tidak berhenti di simbol dan ritual semata. Meski demikian, pernyataan itu bermasalah karena simbol tersebut mengandaikan tanda yang dikandungnya. Demikian juga, ritual apa pun dalam agama, seperti sembahyang dan puasa, mengandaikan nilai-nilai yang bersifat individual dan sosial. Sepatutnya, sang menteri mendorong umat untuk menyelaraskan simbol dan isi yang dikandungnya agar makna semantik dari lambang itu dipahami dan diamalkan. Lebih-lebih kesadaran umat untuk menyerap kelindan simbol dan makna dalam sehari-hari terpatri kuat.
Menurut Karen Amstrong, ahli perbandingan agama Inggris, setelah hijah ke Madinah, ayat Alquran, Muhammad mulai mengambil keputusan-keputusan yang bersifat politis dan sosial. Ayat-ayat yang tidak saling berkaitan dan surat-surat yang menyampaikan kebenaran yang sulit dipahami digantikan dengan ayat-ayat yang lebih praktis dengan menetapkan aturan baru atau menanggapi situasi politik saat itu.
Penjelasan penulis buku fenomenal The History of God tentu merupakan analisis yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya sebagai sarjana Barat modern. Namun, tak bisa disangkal, pembahasaan baru seperti itu sebenarnya mencerminkan realitas yang pada perkembanganya sekarang telah menimbulkan silang pendapat di antara sarjana, mengenai Islam etik atau praktik, apakah agama dan politik itu terpisah.
Jauh dari perselisihan tersebut, pernyataan Amstrong tetap mengandaikan kondisi pada masa Nabi hidup, yaitu negara belum terwujud seperti sekarang ini. Malah, meskipun Piagam Madinah dijadikan pedoman pembentukan masyarakat layaknya tatanan sosial masa kini, pembagian kekuasaan pada masa itu belum serumit yang telah dipraktikkan pemerintahan modern.
Lalu, apa yang bisa diraih dari ruang kosong sejarah profetik? Teladan Muhammad sendiri dan para penerusnya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Model Kenabian
Bagaimanapun, yang hampir luput dari perhatian orang adalah sikap Nabi terhadap kekayaan, sesuatu yang erat berkaitan dengan politik. Dia tidak mengutuk kekayaan dan kepemilikan, demikian pula tidak memerintahkan kaum muslim untuk mendermakan semua hartanya. Nilai-nilai etik yang harus dikembangkan muslim, antara lain, adalah dilarang menimbun harta, didorong untuk peduli kepada orang miskin, dan dilarang memakan harta anak yatim.
Bahkan, etos itu berlaku ketika kaum muslim menjadi kekuatan dunia yang besar dan makmur. Lalu, bagaimana kehidupan Nabi sendiri? Sederhana. Demikian pula, para penerusnya, seperti Nuruddin dan Shalahuddin, senantiasa melanjutkan cita-cita egalitarian ini.
Lalu, apakah kesederhanaan telah merembesi kehidupan para pemimpin dan politisi itu? Alih-alih berhasil menyejahteraan khalayak, mereka tanpa merasa bersalah mempertontonkan gaya hidup mewah. Tentu kita masih ingat dengan pembagian mobil Toyota Crown Royal Saloon untuk para petinggi dan para menteri, sementara mobil yang sebelumnya lebih dari layak untuk menyusuri Jakarta yang macet.
Belum lagi, pagar istana yang bernilai Rp 20 miliar dan rencana pembelian pesawat kepresidenan Rp 700 miliar. Setidaknya, walaupun mereka belum bisa menunaikan janjinya menjadikan negeri ini makmur, dalam tindak tanduknya mereka tak memamerkan kekayaan, apalagi menghamburkan uang negara.
Kalau Laode Ida, wakil ketua DPD, sebagai petinggi bisa mengembalikan mobil mewah itu, mengapa yang lain tidak? Herannya, menteri yang berasal dari partai Islam dengan slogan yang muluk-muluk pun berdiam diri dan menikmati fasilitas itu tanpa merasa bersalah. Tidakkah dasar keislaman yang ditempelkan dalam platfom partai tidak lebih sekadar pemanis bibir?
*). Dr Ahmad Sahidah, postdoctoral research fellow pada Universitas Sains Malaysia
Gambar di atas diambil dari pasaraya (mall) yang berada di seberang. Untuk menuju ke tempat ini saya harus bertanya pada kondektur Busway, yang dengan ramah menyebut turun di koridor Pejaten. Ya, dari tempat perhentian bus, saya hanya melangkah dalam hitungan jari ke kantor koran harian Republika.
Maryamah Karpov: Mimpi-mimpi Lintang by Andrea Hirata
