Tuesday, March 20, 2007

Dua Tetangga Menuju Perang?

Ahmad Sahidah
Kandidat Doktor Ilmu Humaniora Universitas Sains Malaysia

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan meminta Tentara Nasional Indonesia bertindak lebih tegas terhadap kapal-kapal Malaysia yang semakin sering melanggar perbatasan di wilayah perairan Ambalat (Kompas, 5/3/07). Peristiwa lama terulang kembali dan menimbulkan amarah anggota legislatif di Senayan.

Tidak itu saja, anggota dewan juga menyuarakan dengan galak agar tentara kita tidak perlu memberikan toleransi pada Angkatan Laut Malaysia. Bahkan, panglima tak perlu meminta izin presiden untuk menembak kapal Asing yang melanggar wilayah RI.

Hebatnya lagi, jawaban yang diberikan panglima TNI Djoko Suyanto adalah "Bahkan, kalau terjadi perang, saya dan KSAU akan nyopir pesawat sendiri, KSAD nyopir tank sendiri, dan KSAL nyopir kapal sendiri ikut perang," (Jawa Pos, 5/3/07). Namun, pernyataan keras ini kemudian diakhiri dengan kalimat diplomatis bahwa TNI harus bertindak berdasarkan hukum internasional. Lebih jauh menurut dia, jalan konfrontatif tidak akan menyelesaikan masalah.

Sebagai langkah penyelesaian , Djoko kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan intensitas patroli keamanan di perbatasan, khususnya Blok Ambalat. Penghalauan dan pengusiran akan tetap dilakukan terhadap setiap pelanggar perbatasan. Dengan tegas beliau memberikan kata akhir, "Apa jadinya negara ini kalau panglima TNI-nya suka main tembak dan main bom.”

Bagi kita, pemandangan di atas tak lebih dari drama panggung. Telah diketahui bersama bahwa para panglima kita telah mempunyai kontak dengan panglima tentara Malaysia. Kedekatan ini acapkali ditunjukkan di koran-koran Malaysia. Bahkan, ketika masalah Ambalat muncul lagi ke permukaan, media massa di negeri Jiran tak satupun yang memberitakannya. Singkatnya, dengan wadah Malindo (kerja sama militer dua negara), para petinggi keduanya bisa melakukan dialog untuk mencegah isu ini mencederai hubungan baik selama ini.

Retorika kosong

Peristiwa di atas tampak ironis karena terjadi setelah Pemerintahan Indonesia memberikan penghargaan tertinggi Adipradana pada Abdullah Badawi di Jakarta. Bahkan jauh sebelum itu, Universitas Islam Negeri Jakarta juga memberikan gelar doktor kehormatan atas prakarsanya untuk memajukan Islam Hadlari yang toleran, responsif terhadap modernitas dan mengedepankan dialog peradaban.

Tak pelak, kisah manis di atas hilang ditelan gelombang drama panggung di senayan. Kita sepertinya diperlihatkan patriotisme wakil kita. Kata-kata seram bermunculan agar tentara berani untuk menembak, menubruk kapal lawan, dan bahkan salah satu anggota legislatif menegaskan perang, meskipun kita kalah dalam persenjataan, tapi orang kaya biasanya takut mati.

Terus terang, kita hanya bisa menahan tawa dengan retorika di atas. Sebenarnya, peristiwa ini tidak seharusnya dijadikan konsumsi politik karena kedekatan Pak SBY dan Pak Lah mampu meredam isu ini menjadi liar. Kita tak ingin mengulang demonstrasi yang didesakkan ke perwakilan Malaysia di Indonesia. Apalagi ditunjukkan dengan mobilisasi massa untuk memasuki gelanggang perang. Lagipula, kekuasaan Perdana Menteri Malaysia yang begitu besar bisa langsung didengar dan dijalankan pada tingkat paling bawah.

Jalan Keluar

Sebenarnya kalau kita cermati bahwa pihak berwenang Indonesia belum memberikan nota protes dan sekaligus mendapatkan jawaban Malaysia mengenai pelanggaran yang dituduhkan. Lebih jauh, mengapa persoalan ini tiba-tiba menyeruak ke permukaan? Kita patut mencurigai ini sebagai bentuk pengalihan isu di tanah air yang sepertinya memasuki labirin. Untuk itu, ambil jalan pintas, bikin musuh baru. Yang paling mudah tentu saja Malaysia, sebuah negara yang dalam banyak hal mendatangkan kecemburuan dan mempunyai preseden konfrontasi yang masih membayangi emosi kedua negara.

Selain itu, legislatif yang harus mengedepankan jalan keluar justeru menjadi pahlawan yang tampak gagah karena menyatakan perang. Malangnya lagi, modal untuk perang adalah rakyat Indonesia yang bisa dikerahkan menjadi sukarelawan dan tentu saja akan memenangkan perang karena musuhnya yang akan dihadapi adalah orang kaya yang takut mati. Politisi sipil tampaknya lebih galak dibandingkan militer yang menyadari sepenuhnya kekuatan yang dimiliki, sehingga perang bukan pilihan.

Seharusnya anggota dewan tidak hanya menunjuk jari pada negeri Jiran, tetapi juga pada ketidakbecusan negara ini mencegah warganya melakukan pelanggaran di Malaysia. Ada ratusan ribu pekerja Indonesia secara tidak sah masuk ke wilayah negeri Jiran untuk mencari sesuap nasi. Belum lagi, kejahatan yang dilakukan oleh orang Indonesia, yang selalu diekspos di media sehingga memunculkan sikap antipati warga Melayu terhadap orang Indon (sebutan peyoratif untuk warga Indonesia).

Dari drama panggung ini tampak jelas bahwa dewan perwakilan rakyat masih memperlihatkan sifat kekanak-kanakkan. Alih-alih memberikan jalan keluar, mereka justeru menambah kusut masai masalah yang sedang dihadapi oleh kedua negara ini. Bagi saya, isu ini diangkat ke permukaan untuk menutupi banyak masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang memerlukan ‘jalan pintas’ agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dan pemerintahan. Sebagaimana juga di Negeri Jiran, isu pembatasan gerak warga asing untuk menghindari merebaknya kejahatan adalah cara mudah untuk menutupi kegagalan aparatnya memberantas tindak kriminal. Sebab, sebagaimana diketahui, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang luar hanya 5 persen.

Kita tentu saja merasa miris jika masalah ‘konfrontasi’ ini selalu muncul ke permukaan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lebih mengkhawatirkan lagi jika sikap keras wakil kita memantik emosi massa yang berujung pada demonstrasi jalanan sehingga mengganggu hubungan lebih luas antara kedua negara. Tidak saja ia akan berakibat berkurangnya arus investasi yang akan mengalir ke Indonesia, tapi juga nasib dua juta pekerja yang sedang mengadu nasib karena di tanahnya sendiri mereka ditelantarkan oleh negara.

Oleh kerana itu, upaya diplomatik tidak boleh tidak harus dikedepankan dan diharapkan proses ini tidak dicemari oleh pembentukan opini yang cenderung menyesatkan. Pandangan yang seimbang akan memberikan kita kesempatan untuk bertindak arif dan tidak membesar-besarkan masalah. Pekerjaan yang lebih besar adalah bagaimana kedua negara ini menuntaskan kerja sama yang telah dirintis dalam bidang tenaga kerja, investasi dan pendidikan. Semoga.

No comments: