Meragukan Citra (Bakal) Wakil Rakyat

Koran Duta Masyarakat, 26 Februari 2009


OLEH: AHMAD SAHIDAH, Kandidat Doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia

Zaman modern, menurut ingatan kita, mempunyai perhatian pada citra, namun dengan pengabaian besar terhadap kenyataan dan makna (Tariq Ramadan, 2003: xxix)

Pernyataan cucu Hasan al-Banna di atas mungkin tepat disematkan pada ikhtiar para bakal anggota legislatif yang mempercantik dirinya di sejumlah media, baik cetak maupun elektronik dan ruang terbuka. Uang telah mengubah wajah mereka menjadi cerah, meski kosong, dan menampilkan identitas yang jelas: peduli terhadap rakyat. Tidak itu saja, secara umum penampilan mereka sekaligus menunjukkan citra yang saling berserobok, kadang Barat, lokal dan religius. Jas dilengkapi dasi, pakaian tradisional dan baju koko ditambah kopiah telah menjadi penanda bagi pengukuhan identitas untuk meraih simpati.

Sayangnya, pesan yang disampaikan tampak abstrak, misalnya membela rakyat pelbagai strata, dari petani, nelayan hingga buruh. Pertanyaannya adalah apa yang diperjuangkan? Masalah apa yang sedang mendera kaum terpinggir sehingga perlu dibantu? Kita tidak menemukan jawaban. Alih-alih kita menemukan kesungguhan calon wakil kita, sebenarnya mereka telah memasang jerat bahwa kita tidak bisa menuntut ketika mereka gagal menunaikan janji. Kemungkinan lain, mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan secara pasti untuk membela kepentingan khalayak jika akhirnya terpilih.

Berbeda dengan apa yang dilakukan politisi negeri tetangga dalam menjaring suara. Dalam manifesto pemilihan umum, mereka menjanjikan akan memberikan air gratis, uang bantuan bagi mahasiswa, dan bantuan untuk para janda. Artinya, mereka telah mempunyai peta kebutuhan konstituen dan kebijakan yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat. Pendek kata, penggelontoran dana itu akan dimasukkan dalam anggaran belanja. Bukankah tugas mereka adalah memerantai dana dan pelayanan pemerintah dengan konstituennya?

Mode adalah Cermin

Jas dan dasi adalah pakaian para calon yang acapkali kita temukan di poster, spanduk dan baliho. Ia menandakan bahwa mereka menempatkan dirinya sebagai calon yang layak diperhitungkan karena tampak gagah, apatah lagi ditambahi dengan sederet gelar. Dengan tampilan lahir ini diharapkan pemilih akan memercayakan amanah atas dasar kesiapan mereka secara lahir memanggul kepercayaan.

Berkaca pada anggota legislatif hari ini, saya pernah menemukan gambar di surat kabar, seorang anggota DPR menggunakan jas dan dasi. Dia sedang mengunjungi masyarakat yang terkena bencana alam di siang hari dan di tempat terbuka. Saya hampir tak dapat menahan tawa, apa yang ada di benaknya tentang ekspresi sikap empati melalui tindakan. Saya juga tak habis pikir bagaimana dia bertahan dengan baju tebal dan leher terikat dasi di negara tropis tanpa merasa kegerahan. Lagi-lagi, ini adalah citra yang kebablasan untuk menebarkan pesona.

Sejatinya, wakil rakyat lebih memilih ‘tindakan’ untuk menjadikan batik tidak hanya pada acara tertentu, seperti perkahwinan, tetapi pakaian dalam kegiatan resmi atau tidak. Keberpihakan ini justeru akan dengan sendirinya membantu mendorong perusahaan dan identitas lokal. Pesannya jelas, bahwa sudah saatnya mereka mempunyai agenda perjuangan simbolik yang tegas agar tindak tanduknya mempunyai implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Celakanya, kita lebih banyak disuguhkan kegemaran wakil rakyat mengadakan ‘studi’ banding ke luar negeri untuk mencocokkan gaya berpakaian mereka dengan negeri asalnya, bukan mendorong betapa pentingnya ‘pariwisata’ di dalam negeri dengan memakai batik.

Kenyataan dan Makna

Sebenarnya citra bisa dijadikan penanda luar dari kenyataan dan sekaligus membawa makna dari apa yang ditampilkan. Jika citra yang ditampilkan adalah pembelaan rakyat, maka mereka akan mewakafkan hidupnya untuk menjadi ‘perantara’ dalam mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat kebanyakan, bukan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk dirinya dan eksekutif. Demikian pula citra intelektual yang melekat pada dirinya melalui sederetan gelar harus mengandaikan dua dimensi penting, seperti kata Pierre Bordieu (2005: 41), kemampuan orasi dan kualitas karya akademik.

Dalam pengalaman mengikuti kampanye tertutup di Negeri Jiran dari seorang caleg yang menyatakan menuju Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, tanpa menegaskan apa yang akan dilakukan di daerah pemilihan Jakarta II, hakikatnya kita telah disuguhkan mimpi indah tentang perubahan. Andaikan dia berjanji bahwa perumuhan kumuh di beberapa daerah pinggiran akan dibangun rumah murah, atau selokan mampet yang bergunung sampah akan dienyahkan, mungkin kita akan tahu apa yang dia akan kerjakan. Dengan demikian, kita bisa menagih janjinya. Lebih jauh lagi, kita akan menghormatinya bahwa sang calon telah mengetahui apa yang diinginkan konstituennya melalui peruntukan dalam anggaran.

Tulisan Patrick Zieganhain berjudul The Indonesian Parliament and Democratization (2008) menyimpulkan dengan lugas bahwa profil DPR tahun 1999 hingga 2004 berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi, boleh dikatakan gagal. Juga bisa dipastikan bahwa kita mendapatkan prestasi yang sama pada periode sesudahnya. Naga-naganya, hiruk-pikuk kampanye calon wakil rakyat hari ini yang banyak menghabiskan dana untuk berbelanja iklan juga akan melahirkan wakil yang tidak andal, sebab mereka memberikan kita janji kosong. Masihkah kita berharap sebuah keajaiban?

Tambahan lagi, penegasan Sheldon S Wolin, ahli politik, tentang arti demokrasi di era sekarang tak lebih dari hiruk pikuk pasar. Para calon dipasarkan layaknya produk. Pemilu direduksi hanya sebatas slogan dan iklan. Di sini, politik beralih fungsi menjadi ekonomi dan kedaulatan rakyat beralih menjadi konsumerisme. Akhirnya, demokrasi warga negara menjadi demokrasi pemegang saham. Ya, di zaman ‘modern’ ini wakil kita adalah pemilik uang.