Saturday, November 06, 2010

Mencegah DPR ke Luar Negeri

Oleh Ahmad Sahidah

Suara Karya, Kamis, 4 Nopember 2010

Ketika banyak orang menyoal anggota legislatif yang bertandang ke Yunani, media massa Ibukota melaporkan bahwa DPR sendiri terbelah mengenai peri pentingnya mereka melawat ke negeri seberang untuk melakukan studi banding. Ironis, sebagai kaum terpelajar mereka masih harus bersekolah kembali untuk mengerti etika. Meskipun dengan alasan kesungguhan, logika tentang pengalaman, bukan hanya pengetahuan, ia tetap melawan akal sehat. Hakikatnya, mereka bisa dengan mudah membuka buku Mohammad Hatta, Alam Fikiran Yunani, yang ditulis oleh wakil presiden pertama RI. Meski orang nomor dua di awal kemerdekaan itu tidak pernah melawat ke negeri Dewa itu, namun dia memahami dengan baik filsafat negeri Zeus.

Dengan pemahaman yang utuh ini, Hatta hampir-hampir merupakan cermin yang sempurna dari kearifan yang ingin ditimbulkan dari kedalaman berpikir. Meskipun ia bisa meraup kekayaan dengan cara culas, namun lelaki asal Sumatera Barat ini memilih hidup sederhana. Cerita sepasang sepatu yang ingin dibelinya pun menunjukkan bahwa keinginan itu tak semestinya menghalalkan segala cara. Dengan analogi ini, sepatutnya, anggota DPR yang berkunjung ke Yunani akan meneladani perilaku mulia itu, meski berharap cemas ini tidak akan terwujud karena alasan mereka pun tidak kokoh dan hanya didasarkan dari kekacauan berpikir.

Masihkah tersisa persangkaan baik untuk mereka yang ingin melakukan studi banding ke luar negeri? Tidak! Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa aroma tidak sedap selalu mengiringi program jalan-jalan yang dibungkus dengan alasan studi banding. Lagi pula, sebagai orang yang terpilih dan dipercaya banyak orang, sepatutnya anggota dewan yang terhormat itu memiliki mandat (credential) yang teruji, baik moral maupun pendidikan. Adalah berlebihan jika mereka menghabiskan anggaran hanya untuk menengok kembali pelajaran tentang etika dan cara mengurus negara.

Baca Buku

Memang benar, pengetahuan dan pengalaman adalah dua hal yang berbeda. Secara kognitif, pengetahuan tentang baik bisa diperoleh oleh manusia, namun pengalaman tentang baik bersifat subjektif, lain lubuk lain ikannya. Adalah wajar jika seseorang atau kelompok ingin mengetahui kebiasaan yang baik dari orang lain. Mungkin ada keuntungan praktis yang akan diperoleh oleh anggota DPR yang melakukan studi banding ke Yunani. Masalahnya, apakah anggota legislatif tidak melihat bahwa Yunani yang dulu dan sekarang jauh berbeda?

Jasad pemikir besar, seperti Socrates, Aristoteles dan Plato, telah menjadi abu. Pemikiran mereka yang cemerlang pun telah menyebar yang bisa dilihat dari dekat. Kalaupun ingin mempelajari pemikiran mereka secara langsung, anggota DPR bisa bertandang ke Kunikunoya, toko buku asal Jepang, yang menyediakan buku-buku asing dengan mudah. Mereka hanya perlu melangkahkan kaki sepelemparan batu ke Plaza Senayan. Kalaupun buku Aristoteles, Politics, dan Plato, Republics, tak tersedia, mereka bisa memesan pada petugas yang hanya berbandrol harga 5 dolar AS dan 3 dolar AS. Kedua buku ini berharga murah karena dicetak dengan kertas koran. Dengan uang Rp 150 ribu, mereka bisa menekuri ide cerdas dari filsuf kawakan itu.

Hakikatnya, bangsa ini telah menyerap pemikiran besar itu dalam praktik kenegaraan. Harus diakui tata kelola Republik ini mengacu pada pengalaman Eropa yang diilhami dan dikembangkan dari pemikiran besar para filsuf itu. Adalah berlebihan jika mereka masih kagok untuk melihat kembali praktik politik dan etik itu ke negara asalnya. Apatah lagi, pengalaman panjang sebagai negeri yang pernah mempunyai kerajaan besar di Asia Tenggara dan mengalami transisi ke demokrasi yang sejati, hakikatnya bangsa Indonesia telah berhasil menyemai nilai-nilai etika itu dalam praktik politik.

Hanya saja, tantangan terbesar untuk mereka yang duduk di parlemen adalah mewujudkan tugas mereka yang terkait dengan keterwakilan, pembuatan undang-undangan dan pengawasan. Di atas kertas, semua ini telah diterakan dalam peraturan. Namun, implementasi di lapangan lancung. Betapa banyak undang-undang yang seharusnya telah disahkan terbengkalai. Demikian pula, betapa banyak masalah konstituennya diabaikan oleh wakilnya dan pengawasan terhadap eksekutif hanya berbuah kongkalikong. Masih segar di ingatan, perebutan jabatan elit publik adalah lubuk rezeki bagi banyak anggota dewan, yang telah menjebloskan mereka ke hotel prodeo.

Atas dasar kenyataan ini, mereka tidak perlu belajar ke Yunani untuk memastikan apakah praktik di atas keliru atau tidak. Akal sehat saja jelas-jelas menampik apa yang disebut dengan Nudirman Munir sebagai 'pengalaman' itu tidak bisa ditemukan di internet. Kealpaan untuk menyemai nilai etik lebih disebabkan para anggota itu gagap menjadi petinggi. Ukuran 'luar negeri' masih dijadikan standar untuk belajar sesuatu. Padahal, di negeri ini, hampir semua aliran filsafat telah didiskusikan. Malah, buku-buku filsafat, dari klasik hingga posmodern, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belum lagi, betapa banyak perguruan tinggi yang mempunyai jurusan filsafat.

Kalau pun kita masih menyisakan empati terhadap anggota dari pelbagai fraksi yang berkunjung ke negeri Xena itu, mari kita membuat panggung rakyat untuk menguji sejauh mana mereka mengambil pelajaran dan kehendak untuk mewujudkan hasil studi banding itu menjadi kenyataan. Jika laporan yang dibuat tak jauh berbeda dengan makalah, buku dan opini yang telah banyak beredar di masyarakat, dengan senang hati kita bisa menerakan tanda 'silang' dan menulis dengan tinta merah di dahi mereka, 'pecundang'. ***

Penulis adalah peneliti Pascadoktoral di Universitas Sains Malaysia



No comments: