Dikutuk sebagai Sysyphus

Kontan, 31 Agustus 2010

Ahmad Sahidah
Peneliti Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universitas Sains Malaysia

Setelah kasus penangkapan 3 pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) usai, hasil dengar pendapat Marty Natalegawa dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait hubungan bilateral Indonesia-Malaysia justeru memantik kontroversi baru, Indonesia lemah menghadapi negeri tetangganya. Analisis pelbagai disiplin dimanfaatkan untuk menyorot persoalan ini. Di media cetak dan elektronik, isu tersebut dibahas dengan jernih, sementara media sosial (facebook dan twitter) kedua warga tak sabar dengan meluahkan sumpah serapah. Perang sepertinya sudah di depan mata.

Anggota DPR sebagai wakil rakyat wajar menyoal kelambanan pemerintah dan malah ketidakberdayaan menghadapi negeri tetangganya. Dengan hanya pertanyaan pendek, orang nomor 1 di Kementerian Luar Negeri tersebut harus berpanjang-panjang menjelaskan. Itu pun belum memuaskan. Anggota dewan tetap menuntut pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan drastik agar Malaysia tak lagi mengusik kedaulatan untuk ke sekian kalinya. Meski usulan persona non grata duta besar Malaysia di Jakarta dan penarikan Da’i Bachtiar dari Kuala Lumpur ditolak, namun suara di luar masih nyaring terdengar.

Setelah pelemparan kotoran manusia, media Malaysia baru bereaksi keras. Meskipun hanya Utusan yang menjadikan kasus ini di berita utama, namun sebagai media arus utama, ia telah memantik kegeraman warga serumpun. Tak hanya itu, Khairi Jamaluddin, ketua Pemuda UMNO (United Malay National Organization) mengirimkan pernyataan protes pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Lebih jauh, Anifah Aman, Menteri Luar Negeri, meradang dengan mempertimbangkan travel advisory, ancaman yang sama dengan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia ketika Indonesia dianggap tidak aman bagi warganya karena aksi terorisme.

Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) betul-betul layak diperhitungkan. Segelintir orang ini mampu menggoyang elit Malaysia untuk bersuara keras. Tak jauh bedanya jika elit Indonesia menyoal penyiksaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), jawaban standar koleganya di Malaysia bahwa kasus penyiksaan pembantu rumah tangga itu sebagai ‘terpencil’, istilah negeri jiran bahwa ia tidak mencerminkan kebanyakan kondisi TKW yang bekerja dengan baik dan membantu keluarganya di kampung halamannya berupa pulangan (remittance). Seharusnya, elit Malaysia juga melihat hal serupa dengan kasus LIRA. Apa lacur, kotoran itu telah dilempar ke halaman rumahnya di Jalan Rasuna Said. Pemimpin harus tampil ke depan untuk menyuarakan suara rakyatnya.

Namun, di balik sikap keras elit, Khairi Jamaluddin, menantu bekas orang nomor satu Malaysia, Abdullah Badawi, masih sempat mengirim kicauan balas di twitterlandnya Dino Patti Jalal, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, berkait dengan ide bekas staf ahli presiden tersebut tentang kantor pemerintahan yang ideal. Betapa hubungan personal antara elit ‘baik-baik saja’, layaknya lagu Wali Band yang acapkali diputar di radio Malaysia. Namun tidak di kalangan orang ramai, kemarahan meruyak. Harus ada tindakan keras yang harus diambil pemerintah agar Malaysia tak lagi dengan mudah mengoyak kedaulatan. Demikian pula, salah seorang warga Malaysia yang bergelar PhD menghapus teman-teman facebook asal Indonesia sebagai protes pribadi dan kecintaan kepada Malaysia. Elit dan rakyat mengambil jalan yang berbeda.

Batu Sandungan

Boleh dikatakan hubungan Indonesia-Malasia adalah batu sandungan paling besar yang harus diselesaikan unuk menuju masyarakat ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang tinggal 5 tahun lagi. Tampaknya, mengingat pusaran masalah yang sama, isu kedaulatan terkait batas perairan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), klaim warisan budaya yang tak kunjung usai, maka peselisihan semacam ini akan terus naik turun. Padahal instrumen untuk menyelesiakan pertikaian begitu banyak, dari tingkat resmi melalui pemerintah masing-masing, demikian juga partikelir,seperti Eminent Persons Group (EGP) yang diterajui oleh Musa Hitam dan Try Sutrisno dan Iswami (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia. Sayangnya, suara keduanya nyaris tak terdengar.

Bagaimanapun, penjelasan Marty Natalegwa melegakan, bahwa sikap tegas pemerintah adalah berunding dengan Malaysia, karena berkait dengan kepentingan nasional, seperti penyelesaian pembalakan liar (illegal logging), penyiksaan TKI, dan penyelundupan manusia (human trafficking). Malaysia juga mempunyai alasan yang serupa, membela kepentingan rakyatnya. Sayangnya, sikap tegas ini justeru dianggap lembek oleh banyak pengkritiknya di tanah air. Padahal, mekanisme pengajuan protes telah dilakukan oleh Kementerian Luar negeri Indonesia dan telah dijawab oleh koleganya melalui bukti salinan dalam dengar pendapat di gedung DPR yang disiarkan secara langsung oleh televisi swasta.

Masalahnya, jika protes RI akhirnya juga menuai protes Malaysia, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dua kepentingan bertabrakan. Dalam hukum internasional, ia bisa diselesaikan oleh kedua negara melalui perjanjian bilateral. Namun jika keduanya menghadapi jalan buntu, perselisihan tersebut bisa diselesaikan oleh pihak ketiga yang dianggap mempunyai otoritas, yang memungkinkan pengalaman buruk terulang, keputusan Mahkamah Intenasional (Internation Court of Justice) di Den Hague Belanda terkait Sipadan-Ligitan. Di sini, keduanya seperti berjudi, apakah peta batas perairan 1979 yang akan digunakan atau 1982 seperti ditunjukkan oleh Marty Natalegawa.

Namun perlu diingat, batas itu adalah warisan wilayah sengketa Inggeris dan Belanda. Anehnya, negeri jajahannya sekarang berkeras kembali untuk melanjutkan. Anda tentu bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan kedua penjajah pada masa itu itu, kompromi dengan membagi-bagi wilayah kekuasaan. Tentu, Indonesia dan Malaysia tak akan melakukan hal yang sama. Kalau ‘perang’ di mahkamah internasional berkobar, ia harus berakhir zero sum game. Apalagi, jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah Malaysia pernah memberikan isyarat bahwa sengketa wilayah antara kedua negara harus diselesaikan di Den Hague jika menghadapi jalan buntu. Maukah pemerintah Indonesia meladeni tantangan ini?

Jauh dari sekadar kehilangan Sipadan dan Ligitan yang mempunyai pengaruh luas dalam psikologi masyarakat Indonesia, hal yang sama hakikatnya terjadi juga dengan Malaysia yang harus kehilangan Batu Putih. Singapura memenangkan perebutan wilayah ini. Bedanya, Indonesia-Malaysia tak hanya bertaut dengan kasus kedaulatan wilayah, tetapi juga tenaga kerja, pembalakan liar, dan warisan budaya sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Tampaknya, eksistensi dua negara serumpun ini telah dikutuk oleh dewa sebagai Sysyphus yang harus menaikkan batu ke atas gunung, yang terpaksa harus bekerja lagi untuk mendorong batu itu ke atas setiap kali ia berhasil meletakkan beban itu di puncak.

Haruskah kedua negara mengalami nasib seperti Sysyphus? Jika ya, mari nikmati drama ini dengan seluruh. Pemimpin bisa berganti, namun masalah yang mendera itu-itu saja. Mungkin betul, perang adalah jalan keluar dari mitos Sysyphus ini. Tapi, siapa yang mau? Lagi pula, seperti ditegaskan Albert Camus dalam Le Mythe de Sisyphe bahwa bunuh diri itu (dalam kasus ini adalah perang) bukan jalan keluar dari masalah eksistensial manusia. Perjuangan untuk menaikkan batu itu sendiri adalah pemberontakan yang harus dilakoni. Kedua negara serumpun ini adalah Sysyphus yang menemukan kebahagiaan dengan cara menaikkan beban itu ke atas puncak. Jadi, mari nikmati drama Sysyphus di abad baru ini.