Koran Duta Masyarakat, 26 Februari 2009
OLEH: AHMAD SAHIDAH, Kandidat Doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia
Zaman modern, menurut ingatan kita, mempunyai perhatian pada citra, namun dengan pengabaian besar terhadap kenyataan dan makna (Tariq Ramadan, 2003: xxix)
Pernyataan cucu Hasan al-Banna di atas mungkin tepat disematkan pada ikhtiar para bakal anggota legislatif yang mempercantik dirinya di sejumlah media, baik cetak maupun elektronik dan ruang terbuka. Uang telah mengubah wajah mereka menjadi cerah, meski kosong, dan menampilkan identitas yang jelas: peduli terhadap rakyat. Tidak itu saja, secara umum penampilan mereka sekaligus menunjukkan citra yang saling berserobok, kadang Barat, lokal dan religius. Jas dilengkapi dasi, pakaian tradisional dan baju koko ditambah kopiah telah menjadi penanda bagi pengukuhan identitas untuk meraih simpati.
Sayangnya, pesan yang disampaikan tampak abstrak, misalnya membela rakyat pelbagai strata, dari petani, nelayan hingga buruh. Pertanyaannya adalah apa yang diperjuangkan? Masalah apa yang sedang mendera kaum terpinggir sehingga perlu dibantu? Kita tidak menemukan jawaban. Alih-alih kita menemukan kesungguhan calon wakil kita, sebenarnya mereka telah memasang jerat bahwa kita tidak bisa menuntut ketika mereka gagal menunaikan janji. Kemungkinan lain, mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan secara pasti untuk membela kepentingan khalayak jika akhirnya terpilih.
Berbeda dengan apa yang dilakukan politisi negeri tetangga dalam menjaring suara. Dalam manifesto pemilihan umum, mereka menjanjikan akan memberikan air gratis, uang bantuan bagi mahasiswa, dan bantuan untuk para janda. Artinya, mereka telah mempunyai peta kebutuhan konstituen dan kebijakan yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat. Pendek kata, penggelontoran dana itu akan dimasukkan dalam anggaran belanja. Bukankah tugas mereka adalah memerantai dana dan pelayanan pemerintah dengan konstituennya?
Mode adalah Cermin
Jas dan dasi adalah pakaian para calon yang acapkali kita temukan di poster, spanduk dan baliho. Ia menandakan bahwa mereka menempatkan dirinya sebagai calon yang layak diperhitungkan karena tampak gagah, apatah lagi ditambahi dengan sederet gelar. Dengan tampilan lahir ini diharapkan pemilih akan memercayakan amanah atas dasar kesiapan mereka secara lahir memanggul kepercayaan.
Berkaca pada anggota legislatif hari ini, saya pernah menemukan gambar di surat kabar, seorang anggota DPR menggunakan jas dan dasi. Dia sedang mengunjungi masyarakat yang terkena bencana alam di siang hari dan di tempat terbuka. Saya hampir tak dapat menahan tawa, apa yang ada di benaknya tentang ekspresi sikap empati melalui tindakan. Saya juga tak habis pikir bagaimana dia bertahan dengan baju tebal dan leher terikat dasi di negara tropis tanpa merasa kegerahan. Lagi-lagi, ini adalah citra yang kebablasan untuk menebarkan pesona.
Sejatinya, wakil rakyat lebih memilih ‘tindakan’ untuk menjadikan batik tidak hanya pada acara tertentu, seperti perkahwinan, tetapi pakaian dalam kegiatan resmi atau tidak. Keberpihakan ini justeru akan dengan sendirinya membantu mendorong perusahaan dan identitas lokal. Pesannya jelas, bahwa sudah saatnya mereka mempunyai agenda perjuangan simbolik yang tegas agar tindak tanduknya mempunyai implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Celakanya, kita lebih banyak disuguhkan kegemaran wakil rakyat mengadakan ‘studi’ banding ke luar negeri untuk mencocokkan gaya berpakaian mereka dengan negeri asalnya, bukan mendorong betapa pentingnya ‘pariwisata’ di dalam negeri dengan memakai batik.
Kenyataan dan Makna
Sebenarnya citra bisa dijadikan penanda luar dari kenyataan dan sekaligus membawa makna dari apa yang ditampilkan. Jika citra yang ditampilkan adalah pembelaan rakyat, maka mereka akan mewakafkan hidupnya untuk menjadi ‘perantara’ dalam mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat kebanyakan, bukan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk dirinya dan eksekutif. Demikian pula citra intelektual yang melekat pada dirinya melalui sederetan gelar harus mengandaikan dua dimensi penting, seperti kata Pierre Bordieu (2005: 41), kemampuan orasi dan kualitas karya akademik.
Dalam pengalaman mengikuti kampanye tertutup di Negeri Jiran dari seorang caleg yang menyatakan menuju Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, tanpa menegaskan apa yang akan dilakukan di daerah pemilihan Jakarta II, hakikatnya kita telah disuguhkan mimpi indah tentang perubahan. Andaikan dia berjanji bahwa perumuhan kumuh di beberapa daerah pinggiran akan dibangun rumah murah, atau selokan mampet yang bergunung sampah akan dienyahkan, mungkin kita akan tahu apa yang dia akan kerjakan. Dengan demikian, kita bisa menagih janjinya. Lebih jauh lagi, kita akan menghormatinya bahwa sang calon telah mengetahui apa yang diinginkan konstituennya melalui peruntukan dalam anggaran.
Tulisan Patrick Zieganhain berjudul The Indonesian Parliament and Democratization (2008) menyimpulkan dengan lugas bahwa profil DPR tahun 1999 hingga 2004 berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi, boleh dikatakan gagal. Juga bisa dipastikan bahwa kita mendapatkan prestasi yang sama pada periode sesudahnya. Naga-naganya, hiruk-pikuk kampanye calon wakil rakyat hari ini yang banyak menghabiskan dana untuk berbelanja iklan juga akan melahirkan wakil yang tidak andal, sebab mereka memberikan kita janji kosong. Masihkah kita berharap sebuah keajaiban?
Tambahan lagi, penegasan Sheldon S Wolin, ahli politik, tentang arti demokrasi di era sekarang tak lebih dari hiruk pikuk pasar. Para calon dipasarkan layaknya produk. Pemilu direduksi hanya sebatas slogan dan iklan. Di sini, politik beralih fungsi menjadi ekonomi dan kedaulatan rakyat beralih menjadi konsumerisme. Akhirnya, demokrasi warga negara menjadi demokrasi pemegang saham. Ya, di zaman ‘modern’ ini wakil kita adalah pemilik uang.
Thursday, February 26, 2009
Friday, February 20, 2009
Mencegah Mahasiswa dan Aparat Bentrok
Ahmad Sahidah
Tidak jarang gejolak aksi turun ke jalan mahasiswa memasuki perseteruan "hidup-mati" (zero game). Kedua belah pihak, mahasiswa dan pihak aparat, merasa telah melakukan yang terbaik bagi tugas yang diembannya. Kordinator lapangan dan komandan aparat menemui jalan buntu bagaimana sebuah aksi itu bisa diterima dan akhirnya keduanya secara legawa bisa menerima batas wewenang masing-masing. Misalnya, penolakan mahasiswa terhadap UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang berlangsung di seluruh negeri ini ternyata sebagian telah menimbulkan bentrokan yang tidak perlu. Berita terbaru tentang bentrokan dalam unjuk rasa berkaitan dengan isu ini adalah antara mahasiswa Universitas Brawijaya dan satpam kampus.
Perjuangan simbolik mahasiswa perlu didukung oleh siapa pun yang peduli akan pemerataan kesempatan pembelajaran bagi masyarakat. Lalu, jika UU tersebut disahkan oleh anggota DPR, sementara mahasiswa menyangkal di jalanan, apakah mereka yang bertanggung jawab mendengar dan mencoba untuk memberikan penjelasan, sehingga tercipta dialog konstruktif? Sementara pada masa yang sama, teriakan penggiat unjuk rasa harus berhadapan dengan pihak aparat dan berisiko mengalami benturan? Sebagian berbuah kekerasan dan sebagian yang lain harus menerima kenyataan bahwa tuntutannya menguap ditiup angin.
Kita dapat memahami posisi masing-masing yang kadang berada di tubir jurang karena menuruti kehendaknya tanpa bersedia untuk melakukan pendiaman dan refleksi. Padahal, ruang demokrasi mengungkapkan pendapat telah terbuka lebar. Dengan demikian, para aktivis dituntut untuk mengartikulasikan pendiriannya dengan cara yang elegan, sehingga gagasan besarnya tentang kepedulian bisa diterima khalayak. Menyekat fasilitas publik hanya akan mendatangkan kejengkelan masyarakat pengguna jalan raya. Alih-alih mendapatkan dukungan luas, aktivitas mahasiswa justru dianggap beban baru bagi kehidupan masyarakat.
Tindakan Komunikatif
Menurut Jürgen Habermas dalam Teori Tindakan Komunikatif bahwa setiap tindakan komunikatif tidak meniadakan idealisme kelompok yang "berseteru" serta penekanan potensi ruang publik untuk mengembangkan bentuk komunikasi rasional yang didasarkan pada pengakuan terhadap alasan-alasan yang lebih baik. Namun, masing-masing pihak harus menunda cita-cita mulia yang pada hakikatnya didasarkan pada basis epistemologi dan kepentingan masing-masing. Lalu, setiap pihak menawarkan konsensus minimal yang bisa diraih. Perlu diingat, komunikasi semacam ini bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sejajar. Ego superioritas akan mematikan langkah kompromi sejak awal. Yang terakhir ini acapkali muncul di antara hiruk-pikuk demonstrasi di tengah terik matahari.
Sebenarnya, struktur mahasiswa dan aparat tidak memungkinkan hubungan yang sejajar ini, karena mereka didorong oleh hierarki yang berbeda. Tambahan lagi, meskipun masing-masing mempunyai perunding (negosiator), namun suasana lapangan yang tidak kondusif telah menelan akal sehat. Setiap pihak seakan-akan dihadapkan pada harga mati, siapa yang harus tunduk. Dalam keadaan seperti itu, dialog menemui jalan buntu dan berisiko melahirkan kekerasan.
Keinginan untuk mendialogkan persoalan apapun seharusnya menjadi langkah awal kedua pihak untuk berdiri sejajar. Sikap semacam ini akan memudahkan bagi tercapainya konsensus minimal, sehingga bisa di-hindari aksi kekerasan dan pemaksaan kehendak.
Oleh karena itu, gagasan tentang pemihakan pada pendidikan rakyat bisa dijadikan komitmen bersama. Pihak aparat akan mengawal mahasiswa ke tempat tujuan dengan tertib, tanpa menimbulkan ekses yang tidak perlu, seperti penutupan jalan raya. Paling tidak, separuh jalan tetap terbuka agar kemacetan tidak mendera pengguna.
Kalau dipikir secara dingin, bahkan penghapusan SPP pun tidak akan melempangkan anak keluarga yang tidak mampu untuk memasuki perguruan tinggi. Justru pengeluaran yang lebih besar adalah biaya hidup dan tempat tinggal yang semakin mahal, di mana yang terakhir selayaknya dijadikan alasan yang rasional bagi gagasan tentang kewajiban negara menyediakan pendidikan yang murah. Tanpa beasiswa yang meliputi biaya hidup, ikhtiar memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat hanya akan menggantang asap.
Pengetahuan
Bagaimanapun, kritisisme mahasiswa harus dijaga daya hidupnya sebab pengetahuan harus menjadi tindakan. Pembelajaran akan menjadi sia-sia jika tidak mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengubah keadaan. Tapi, aksi apa pun yang dilakukan untuk meluapkan protes harus berpijak pada aksi nir-kekerasan.
Saya tidak menyebut mereka telah menghalalkan segala cara, sebab kondisi di lapangan terkadang membuat kedua pi- hak -mahasiswa dan sering aparat- berhadap-hadapan yang rentan menyebabkan bentrokan.
Richard Rorty, dalam Contingency, Irony and Solidarity (1989), meniscayakan perlunya nirkekejaman dimasyarakatkan - yang dilakukan oleh komunitas liberal, sehingga makin menguatkan komunitas untuk tidak berbuat kejam terhadap pihak lain secara lahir batin. Maka, kita semua harus berperan seperti penyair yang menghidupkan terus-menerus daya hidup dari nirkekejaman dan arena interaksi antarpercakapan. Pandangan ini sebenarnya mendorong kita untuk menjadi teladan bagi khalayak luas untuk mengedepankan akal sehat dan kompromi, sehingga terhindar dari penyelesaian jalan pintas. Penutupan akses publik adalah bentuk keputusasaan dan ketidakpercayaan pada sebuah komunikasi, yang justru mereka per-juangkan.
Siapa pun, sejatinya akan bangga dengan kepedulian mahasiswa terhadap masa depan bangsa ini, yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa mereka mempunyai rasa memiliki terhadap negara dan masyarakatnya. Kita juga harus mendukung mahasiswa untuk terus menggulirkan wacana biaya pendidikan yang murah di tengah meluasnya kesulitan ekonomi masyarakat banyak. Namun, dengan terbukanya keran demokrasi, mediasi diperlukan agar mahasiswa dan aparat tidak selalu berantem di tengah jalan.
Penulis Adalah Kandidat Doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia
Sumber: Suara Pembaruan, 19 Februari 2009
Tidak jarang gejolak aksi turun ke jalan mahasiswa memasuki perseteruan "hidup-mati" (zero game). Kedua belah pihak, mahasiswa dan pihak aparat, merasa telah melakukan yang terbaik bagi tugas yang diembannya. Kordinator lapangan dan komandan aparat menemui jalan buntu bagaimana sebuah aksi itu bisa diterima dan akhirnya keduanya secara legawa bisa menerima batas wewenang masing-masing. Misalnya, penolakan mahasiswa terhadap UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang berlangsung di seluruh negeri ini ternyata sebagian telah menimbulkan bentrokan yang tidak perlu. Berita terbaru tentang bentrokan dalam unjuk rasa berkaitan dengan isu ini adalah antara mahasiswa Universitas Brawijaya dan satpam kampus.
Perjuangan simbolik mahasiswa perlu didukung oleh siapa pun yang peduli akan pemerataan kesempatan pembelajaran bagi masyarakat. Lalu, jika UU tersebut disahkan oleh anggota DPR, sementara mahasiswa menyangkal di jalanan, apakah mereka yang bertanggung jawab mendengar dan mencoba untuk memberikan penjelasan, sehingga tercipta dialog konstruktif? Sementara pada masa yang sama, teriakan penggiat unjuk rasa harus berhadapan dengan pihak aparat dan berisiko mengalami benturan? Sebagian berbuah kekerasan dan sebagian yang lain harus menerima kenyataan bahwa tuntutannya menguap ditiup angin.
Kita dapat memahami posisi masing-masing yang kadang berada di tubir jurang karena menuruti kehendaknya tanpa bersedia untuk melakukan pendiaman dan refleksi. Padahal, ruang demokrasi mengungkapkan pendapat telah terbuka lebar. Dengan demikian, para aktivis dituntut untuk mengartikulasikan pendiriannya dengan cara yang elegan, sehingga gagasan besarnya tentang kepedulian bisa diterima khalayak. Menyekat fasilitas publik hanya akan mendatangkan kejengkelan masyarakat pengguna jalan raya. Alih-alih mendapatkan dukungan luas, aktivitas mahasiswa justru dianggap beban baru bagi kehidupan masyarakat.
Tindakan Komunikatif
Menurut Jürgen Habermas dalam Teori Tindakan Komunikatif bahwa setiap tindakan komunikatif tidak meniadakan idealisme kelompok yang "berseteru" serta penekanan potensi ruang publik untuk mengembangkan bentuk komunikasi rasional yang didasarkan pada pengakuan terhadap alasan-alasan yang lebih baik. Namun, masing-masing pihak harus menunda cita-cita mulia yang pada hakikatnya didasarkan pada basis epistemologi dan kepentingan masing-masing. Lalu, setiap pihak menawarkan konsensus minimal yang bisa diraih. Perlu diingat, komunikasi semacam ini bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sejajar. Ego superioritas akan mematikan langkah kompromi sejak awal. Yang terakhir ini acapkali muncul di antara hiruk-pikuk demonstrasi di tengah terik matahari.
Sebenarnya, struktur mahasiswa dan aparat tidak memungkinkan hubungan yang sejajar ini, karena mereka didorong oleh hierarki yang berbeda. Tambahan lagi, meskipun masing-masing mempunyai perunding (negosiator), namun suasana lapangan yang tidak kondusif telah menelan akal sehat. Setiap pihak seakan-akan dihadapkan pada harga mati, siapa yang harus tunduk. Dalam keadaan seperti itu, dialog menemui jalan buntu dan berisiko melahirkan kekerasan.
Keinginan untuk mendialogkan persoalan apapun seharusnya menjadi langkah awal kedua pihak untuk berdiri sejajar. Sikap semacam ini akan memudahkan bagi tercapainya konsensus minimal, sehingga bisa di-hindari aksi kekerasan dan pemaksaan kehendak.
Oleh karena itu, gagasan tentang pemihakan pada pendidikan rakyat bisa dijadikan komitmen bersama. Pihak aparat akan mengawal mahasiswa ke tempat tujuan dengan tertib, tanpa menimbulkan ekses yang tidak perlu, seperti penutupan jalan raya. Paling tidak, separuh jalan tetap terbuka agar kemacetan tidak mendera pengguna.
Kalau dipikir secara dingin, bahkan penghapusan SPP pun tidak akan melempangkan anak keluarga yang tidak mampu untuk memasuki perguruan tinggi. Justru pengeluaran yang lebih besar adalah biaya hidup dan tempat tinggal yang semakin mahal, di mana yang terakhir selayaknya dijadikan alasan yang rasional bagi gagasan tentang kewajiban negara menyediakan pendidikan yang murah. Tanpa beasiswa yang meliputi biaya hidup, ikhtiar memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat hanya akan menggantang asap.
Pengetahuan
Bagaimanapun, kritisisme mahasiswa harus dijaga daya hidupnya sebab pengetahuan harus menjadi tindakan. Pembelajaran akan menjadi sia-sia jika tidak mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengubah keadaan. Tapi, aksi apa pun yang dilakukan untuk meluapkan protes harus berpijak pada aksi nir-kekerasan.
Saya tidak menyebut mereka telah menghalalkan segala cara, sebab kondisi di lapangan terkadang membuat kedua pi- hak -mahasiswa dan sering aparat- berhadap-hadapan yang rentan menyebabkan bentrokan.
Richard Rorty, dalam Contingency, Irony and Solidarity (1989), meniscayakan perlunya nirkekejaman dimasyarakatkan - yang dilakukan oleh komunitas liberal, sehingga makin menguatkan komunitas untuk tidak berbuat kejam terhadap pihak lain secara lahir batin. Maka, kita semua harus berperan seperti penyair yang menghidupkan terus-menerus daya hidup dari nirkekejaman dan arena interaksi antarpercakapan. Pandangan ini sebenarnya mendorong kita untuk menjadi teladan bagi khalayak luas untuk mengedepankan akal sehat dan kompromi, sehingga terhindar dari penyelesaian jalan pintas. Penutupan akses publik adalah bentuk keputusasaan dan ketidakpercayaan pada sebuah komunikasi, yang justru mereka per-juangkan.
Siapa pun, sejatinya akan bangga dengan kepedulian mahasiswa terhadap masa depan bangsa ini, yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa mereka mempunyai rasa memiliki terhadap negara dan masyarakatnya. Kita juga harus mendukung mahasiswa untuk terus menggulirkan wacana biaya pendidikan yang murah di tengah meluasnya kesulitan ekonomi masyarakat banyak. Namun, dengan terbukanya keran demokrasi, mediasi diperlukan agar mahasiswa dan aparat tidak selalu berantem di tengah jalan.
Penulis Adalah Kandidat Doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains Malaysia
Sumber: Suara Pembaruan, 19 Februari 2009
Thursday, February 05, 2009
Riuh Rendah di Surau
Beberapa hari terakhir ini, surau kami diriuhkan oleh celotehan beberapa anak. Suasana seperti ini mengingatkan saya waktu kecil, ketika kami berada di surau atau di masjid kampung. Mungkinkah kehadiran mereka karena pengaruh wejangan anggota Jamaah Tabligh seminggu yang lalu? Saya belum bertanya pada mereka. Sayangnya, kelompok jemaah tabligh tak datang lagi semalam. Tentu, mereka sedang menyapa umat di tempat lain.
Sebelumnya surau itu tidak hanya dihadiri oleh orang dewasa. Hampir tidak ada suara ramai, tapi sekarang anak-anak itu meramaikan dengan percakapan, baik di depan pintu, tempat wudhu dan ketika pulang selepas shalat berjamaah. Sedapat mungkin saya mengenal satu per satu nama mereka, agar gagasan untuk mengadakan pengajian al-Qur'an lebih mudah diwujudkan.
Keinginan kami agar para remaja juga turut menyemarakkan surau itu diwujudkan dengan pemberian kepercayaan pada salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Ya, kami bergiliran untuk mengimami shalat, kadang pekerja dari luar, penduduk lokal tanpa harus direpotkan dengan jadual. Sejauh ini, surau telah menjadi oase bagi penghuni flat untuk tidak terkurung di rumah masing-masing, yang memang tidak ada balkon.
Sebelumnya surau itu tidak hanya dihadiri oleh orang dewasa. Hampir tidak ada suara ramai, tapi sekarang anak-anak itu meramaikan dengan percakapan, baik di depan pintu, tempat wudhu dan ketika pulang selepas shalat berjamaah. Sedapat mungkin saya mengenal satu per satu nama mereka, agar gagasan untuk mengadakan pengajian al-Qur'an lebih mudah diwujudkan.
Keinginan kami agar para remaja juga turut menyemarakkan surau itu diwujudkan dengan pemberian kepercayaan pada salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Ya, kami bergiliran untuk mengimami shalat, kadang pekerja dari luar, penduduk lokal tanpa harus direpotkan dengan jadual. Sejauh ini, surau telah menjadi oase bagi penghuni flat untuk tidak terkurung di rumah masing-masing, yang memang tidak ada balkon.
Monday, February 02, 2009
Jika Sakit itu Melelahkan
Semalam, saya muntah. Mungkin masuk angin. Betapa tak mengenakkan didera keadaan sebegini. Belum lagi, sakit kepala yang mendera, sehingga membaca pun sepertinya menambah beban, bukan menyenangkan. Malah, bacaan ringan, semisal koran, tak mampu membuat saya mengelak dari rasa kesakitan. Tidur di malam itu pun tak juga membantu saya melupakan sejenak, seakan-akan saya berada antara sadar dan tidak.
Dalam keadaan seperti ini, betapa banyak waktu yang saya reguk dalam keadaan sehat begitu berharga acapkali terlupakan. Celakanya di kala dalam keadaan bugar, saya kadang alpa untuk menikmatinya, padahal dalam keadaan sakit sering menyembul bahwa nanti jika sakit ini lenyap saya akan berbakti untuk kehidupan.
Katanya sakit bisa dilawan. Saya lalu menentangnya dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Memang tidak senikmat ketika dalam keadaan segar, namun membiarkkan tubuh ini tergeletak malah saya semakin merasa tersiksa. Saya tetap meminjam buku, tiga malah, untuk obat malam ini. Lagi-lagi, berpikir dalam keadaan tak sehat, lelah itu bertambah-tambah.
Dalam keadaan seperti ini, betapa banyak waktu yang saya reguk dalam keadaan sehat begitu berharga acapkali terlupakan. Celakanya di kala dalam keadaan bugar, saya kadang alpa untuk menikmatinya, padahal dalam keadaan sakit sering menyembul bahwa nanti jika sakit ini lenyap saya akan berbakti untuk kehidupan.
Katanya sakit bisa dilawan. Saya lalu menentangnya dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Memang tidak senikmat ketika dalam keadaan segar, namun membiarkkan tubuh ini tergeletak malah saya semakin merasa tersiksa. Saya tetap meminjam buku, tiga malah, untuk obat malam ini. Lagi-lagi, berpikir dalam keadaan tak sehat, lelah itu bertambah-tambah.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Majemuk
Selama abad kelima, orang-orang Yunani menyadari bahwa hukum dan adat istiadat beranekaragam dari satu masyarakat ke yang lain, serta satu t...
-
Semalam, kami berlatih menyanyikan lagu daerah, Apuse Kokondao Papua dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Ibu Yunita, mahasiswa PhD Musik...
-
Semalam takbir berkumandang. Hari ini, kami bersama ibu, saudara, dan warga menunaikan salat Idulfitri di masjid Langgundhi. Setelah pelanta...
-
Saya membawa buku Philosophy for Dummies untuk coba mengenalkan anak pada filsafat. Biyya tampak bersemangat tatkala pertama kali mendapatka...